2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.

Jakarta(MID) - Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar dibandingkan kementerian lain untuk pagu anggaran 2014. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, pemerintah mengalokasikan Rp 83,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan.

"Dalam RAPBN Tahun 2014 terdapat tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp83,4 triliun," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2014 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2013.

Sementara Kementerian lain yang mendapatkan pagu anggaran yang tinggi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp 82,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,9 triliun, Kementerian Agama Rp 49,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 41,5 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 39,2 triliun.

Selain itu, SBY mengatakan dalam RAPBN 2014 pemerintah tetap dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Menurut dia, setiap tahun alokasi anggaran untuk pendidikan terus ditingkatkan. "Dalam tahun 2013 anggaran pendidikan telah mencapai Rp 345,3 triliun dan tahun 2014 mendatang kita rencanakan sebesar Rp 371,2 triliun, atau naik 7,5 persen," katanya.(TEMPO/WDN)

Continue reading →

Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI

Jakarta (MID) - Islamic Development Bank (IDB) bersedia mengucurkan kredit ekspor USD 3,3 miliar atau setara Rp 30 triliun kepada PT Dirgantara Indonesia. Pinjaman ini merupakan hasil lobi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang menemui Presiden IDB Ahmed Mohammed Ali di Mekkah, kemarin, di sela-sela umrah.

Dalam pertemuan keduanya, seperti dituturkan ulang oleh Kabag Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi, Dahlan mempromosikan PT DI sebagai industri strategis Indonesia yang telah menawarkan pesawat buatan mereka ke beberapa negara seperti Bangladesh dan beberapa negara lain di Afrika. IDB akhirnya tertarik membantu pembiayaan pemasaran pesawat buatan dalam negeri tersebut.

"IDB tertarik untuk memberikan fasilitas kredit ekspor bagi Bangladesh. Saya juga ditanya negara mana saja yang sudah menyatakan minatnya tapi terhalang masalah pembiayaan. Saya sudah sampaikan negara-negara dimaksud termasuk Filipina," ujar Dahlan lewat siaran pers kepada merdeka.com, Selasa (6/8).

Menurut Dahlan, selama tiga tahun ke depan IDB akan menyediakan fasilitas pendanaan mencapai Rp 30 triliun atau USD 3,3 miliar. IDB juga akan membuka kantor di Jakarta pada akhir tahun ini. Selama ini untuk Asia Tenggara IDB masih berkantor di Kuala Lumpur.

Selain lobi yang dia usahakan, Dahlan menyebut Ahmed mengenal baik mantan Presiden B.J Habibie, sekaligus pendiri BUMN itu yang dulu bernama IPTN. Nama besar pakar pesawat itulah yang mendorong bos IDB ini mau membantu Indonesia

"Dr Ahmed mengatakan mengenal baik industri pesawat Indonesia karena pernah diajak Prof Habibie ke Bandung di awal tahun 1990-an. Dia berharap apa yang saya inginkan tersebut bisa dilakukan oleh IDB. Dr Ahmed menyatakan kegembiraannya mendengar paparan saya bahwa kini PT DI memperoleh kemajuan besar dan untuk pertama kalinya tidak lagi rugi," katanya.

Selain promosi PT DI, Ahmed juga mempromosikan IDB yang telah berkembang pesat sejak beberapa tahun terakhir dan selalu memperoleh rating tertinggi AAA. Ahmed juga berharap dapat menjalin kerjasama dengan BUMN Indonesia.

Dalam pertemuan ini, Dahlan turut bertemu Dr Ahmed Saleh Hariri pimpinan IDB divisi Asia Selatan dan Tenggara. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka umrah sekaligus melihat dan mencari proyek untuk BUMN di Timur Tengah.

Continue reading →

Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules

Jakarta (MID) - Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro soal pagu indikatif Kemhan Tahun 2014 sebesar Rp 80.497.980.000.000 (delapan puluh triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah.)

"Komisi I juga dapat menerima usulan tambahan anggaran yang di ajukan Kemhan/TNI sebesar Rp 8.730.522.000.000," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, menceritakan hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6).

Mahfudz pun menjelaskan, pihak Kemhan juga mengajukan tambahan anggaran khusus untuk pengadaan Helikopter Serang Apache beserta persenjataannya dan pesawat Hercules C-130 eks RAAF, Australia sebesar Rp 6 triliun, yang berasal dari dana on top atau pinjaman dari luar negeri.

"Kalau pesawat Hercules itu sendiri dari Australia dalam bentuk hibah, sebanyak enam unit dari Australia. Tapi ini masih akan dibahas secara mendalam dalam rapat terpisah nantinya, jika penggunaan dana on top untuk keperluan hal ini dapat dipenuhi," katanya.

Sementara, untuk rencana pembelian pesawat serbu Apache dari AS oleh TNI AD itu, kata Mahfudz, nantinya masih perlu didalami juga bersama Kepala Staf TNI AD.

"Soal jumlah berapa unitnya yang akan dibeli, baru atau bekas dan speknya seperti apa saja, dalam rapat tadi belum dibahas. Itu perlu dibahas lanjut nantinya, kalau usulan penggunaan anggaran on topnya disetujui," jelasnya.

Kata Mahfudz, memang sebelumnya secara informal pihak TNI AD berencana membeli pesawat serbu Apache, tetapi terganjal soal sumber pendanaannya. Karena pihak Kemenkeu meminta alokasi anggaran pembelian Apache itu diambil dari pos anggaran TNI AD sendiri.

"Pihak TNI AD keberatan kalau untuk belanja Apache itu menggunakan anggaran reguler TNI AD, sendiri, karena jelas akan sangat membebani anggaran untuk pembiayaan rutin. Karena mereka usulkan di 2014, pengadaan Apache sumbernya dari dana on top. Juga pengadaan Hercules TNI AU, sama sumber pembiayaannya dari dana on top, yang jumlahnya masih sangat besar, yaitu masih tersisa sekitar Rp 30 triliun, dari alokasi dana on top 2010-2014 sekitar Rp 50 triliun," tegasnya.(Jurnal Parlemen/WDN)

Continue reading →

Komisi I : Pemotongan Anggaran Kemhan Bisa Ganggu Target MEF 2014

Jakarta (MID) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, postur anggaran untuk program jangka pendek modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, dari 2010-2014, sudah disusun secara matang dengan penyesuaian kondisi keuangan negara.

Seperti diketahui, pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan)pada APBN 2013 ini sekitar Rp 78 triliun. Kata Mardani, anggaran itu memang sudah disesuaikan untuk mencapai postur pertahanan TNI yang memenuhi kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF). Jadi, kalau anggaran dipangkas lagi, pasti akan ada keterlambatan dalam pencapaian target 37-40 persen di tahap satu untuk modernisasi alutsista TNI ini yang direncanakan atau disusun hingga 2024.

Di sela-sela menghadiri raker Komisi I dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro, membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 di Gedung DPR, Senin (10/6), Mardani mengatakan, kebijakan pemerintah yang akan melakukan penghematan anggaran di seluruh Kementerian /Lembaga pada perubahan pembahasan APBN 2013 yang tengah berlangsung di DPR saat ini, dikhawatirkan akan memberi dampak gagal tercapainya road map menuju modernisasi alutsista TNI untuk jangka pendek 2010-2014.

"Karena, belanja pegawa tidak mungkin kita kurangi dengan semangat UMR. Justru kesejahteraan bagi prajurit TNI itu diperbaiki. Yang akan dikurangi pasti belanja modal atau belanja alutsista. Dan itu sama saja kita mengingkari komitmen bersama di awal, ketika dengan gegap gempita Presiden SBY pada 5 Oktober di 2011 menyampaikan akan membangun kekuatan TNI yang kuat dengan anggaran memadai," tegasnya seraya mengatakan karena itu Komisi I sepakat tidak ada pengurangan anggaran untuk 2013 ini.

Kata Mardani, yang lebih berat sebenarnya pagu anggaran Kementerian Pertahanan di 2014. Dari Rp 173 triliun anggaran TNI yang diajukan atau diusulkan Menhan, yang disetujui hanya sekitar Rp 80 triliun atau hanya naik Rp 2 triliun dari pagu anggaran Kemhan di 2013 ini.

"Jadi cuma naik Rp 2 trilunan saja. Jadi, jauh sekali usulan anggaran untuk TNI yang diajukan Menhan ke pemerintah. Padahal, di 2014 nanti kita berharap dapat tercapai dari perencanaan tahap satu dari program modernisasi alutsista TNI tersebut," ujarnya.(Jurnal Parlemen/WDN)

Continue reading →

Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Chandra Tirta Wijaya mengatakan, akan mendorong penambahan anggaran di Kementerian Pertahanan, khususnya TNI dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2013.

"Komisi I memang akan mendorong ini, meski pada umumnya penambahan anggaran pada APBN-P itu tidak besar. Tapi kita upayakan agar tetap ada penambahannya," ujar Chandra kepada JurnalParlemen, Jumat (17/5).

Ia menginginkan agar tambahan anggaran di TNI ini nantinya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Artinya, penambahan anggaran yang ada bukan untuk alokasi belanja senjata. "Kita akan dorong dan titik beratkan ke untuk kesejahteraan prajurit TNI," tegasnya.

Untuk kelanjutan belanja modernisasi alutsista TNI, menurut Chandra, anggarannya sudah teralokasi di anggaran APBN 2013.

Chandra, mengingatkan seringnya terjadi gesekan di lapangan seperti peristiwa di OKU dan Cebongan, itu tidak luput dari faktor kesejahteraan para anggota TNI yang masih minim. "Tapi, jika kesejahteraan para prajurit TNI ini bisa baik, maka kedisiplinan dan keprofesionalan mereka juga akan bisa ditingkatkan," tukasnya.

Saat ini, prajurit TNI hanya menerima uang ransum atau lauk-pauk sebesar Rp 50.000 perhari perprajurit. Padahal idealnya harus Rp 100.000. "Nah, ini yang akan kita dorong agar ada penambahan," katanya.(Jurnal Parlemen/WDN)

Continue reading →

Tubagus : Batal Beli Apache, Indonesia Beli Heli Buatan PTDI

Jakarta - Komisi Pertahanan DPR menyatakan Indonesia batal membeli delapan unit helikopter serbu canggih dari Amerika Serikat, Apache Longbow. DPR beralasan harga Apache terlalu mahal.

"Bukannya tidak mendukung TNI, tapi kami memprioritaskan anggaran," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, saat dihubungi Tempo, Kamis, 18 April 2013.

Untuk pembelian alat sistem pertahanan Angkatan Darat, dia menambahkan, diprioritaskan tank tempur utama Leopard. "Lagi pula tank ini kan baru, diprioritaskan."

Batalnya pembelian Apache bukan berarti Indonesia tak jadi membeli helikopter serbu. Indonesia kini mengalihkan pandangan kepada 16 helikopter Bell buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Menurut Hasanuddin, ini karena harga Bell lebih murah ketimbang Apache. "Memang Bell tidak sehebat Apache, tapi kita belum mendesak untuk beli Apache," kata dia.

Saat ditanya apakah pembelian Apache dibatalkan karena ada kontrak dengan PT DI, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjawab tidak. Dia bersikeras masalah utamanya adalah harga yang kemahalan.

"Lagi pula kalau beli produk PT DI, kita ikut mengembangkan industri pertahanan dalam negeri," ujarnya.

Pemerintah Amerika Serikat pernah menawarkan untuk menjual delapan helikopter AH-64 D Longbow Apache kepada Indonesia. Produk tempur bikinan Boeing ini memang sudah termasyhur di dunia lantaran sukses dalam banyak misi Angkatan Darat Amerika Serikat.(TEMPO/WDN)

Continue reading →

Bank BRI Siapkan Rp 1 Triliun untuk Biayai Alutsista Indonesia

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyiapkan pembiayaan hingga Rp 1 triliun untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia yang diproduksi oleh PT Pindad (Persero).

"Untuk alutsista, di Pindad ada beberapa proyek itu ada Rp 1 triliun tahun ini. Sebelumnya sudah, ada pada 2010," ungkap Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN BRI Asmawi Syam dalam keterangannya seperti dikutip detikFinance, Selasa (19/3/2013).

Menurutnya, bersama dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi, ketahanan nasional juga menjadi salah satu sektor yang mendapat prioritas perseroan dalam penyaluran kredit tahun ini.

"Pindad, ada produksi panser, paling banyak. Sekarang panser kita dilirik, ada yang mau beli," imbuhnya.

Sebelumnya, BRI juga telah terlibat untuk pembiayaan produksi panser dan peluru oleh Pindad, yang menerima cukup banyak pesanan dari pemerintah. Secara keseluruhan, perseroan menyiapkan plafon Rp 78 triliun untuk kredit BUMN, di mana per Februari 2013, outstanding-nya sudah mencapai Rp 56 triliun.(DETIK/WDN)

Continue reading →

Ketua DPR : Beban Hutang Luar Negeri Picu 'Seretnya' Pengadaan Alutsista

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie mengakui akan segera memberikan penguatan industri alutsista (alat utama sistem pertahanan, red) dalam negeri. Kondisi itu itu tidak berlaku untuk alutsista yang tidak mampu diproduksi negeri.

"Pemerintah akan sangat selektif untuk menggunakan kredit ekspor dengan berbagai pertimbangan. Artinya tinggi beban utang luar negeri menjadi pertimbangan," kata Marzuki Alie usai bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/02/2013).

Politisi Partai Demokrat itu juga mempertimbangkan tingkat tinggi beban utang luar untuk pengadaaan alutsista dalam negeri.

Selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas soal memperkuat TVRI dan RRI. Selama ini, menurut Marzuki, kedua lembaga pers milik negara itu dianggap kurang tepat waktu, akurat terhadap sajian-sajian berita yang menjadi produk kedua lembaga itu. (Kabar Cepat/WDN)

Continue reading →

DPR Setujui Anggaran Alutsista 14 Triliun Untuk TNI AD

Medan - TNI Angkatan Darat (AD) mendapatkan anggaran Rp14 triliun untuk membeli dan menyempurnakan alat utama sistem senjata (alutsista) setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. "Total yang sudah diketok DPR Rp14 triliun," kata Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo usai meninjau alutsista Kodam I Bukit Barisan di Medan, Rabu (13/2).

KSAD enggan menanggapi mengenai tingkat kecukupan anggaran Rp 14 triliun tersebut untuk membeli dan menyempurnakan alutsista di lingkungan TNI AD. Menurut dia, anggaran Rp 14 triliun tersebut disetujui dan dialokasikan DPR RI untuk kepentingan pengadaan alutsista untuk saat ini.

Sebagai prajurit yang mendapatkan amanah dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI, pihaknya berkewajiban untuk mengamankan proses pengadaan alutsista tersebut. "Kalau negara menyiapkan Rp14 triliun, saya harus mengamankan pada saat pengadaan Rp 14 triliun," kata mantan Pangkostrad itu.

KSAD mengakui jika terdapat sejumlah alutsista di lingkungan TNI-AD yang perlu mendapatkan penggantian secara simultan dan bertahap. Setelah adanya persetujuan dari DPR RI tersebut, pihaknya akan melaksanakan pembelian alutsista itu dari negara produsen sesuai dengan aturan jual beli senjata.

Pencairan anggaran untuk pembelian alutsista tersebut sudah sampai tahap akhir di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. Untuk lingkungan TNI-AD, alutsista yang akan dibeli tersebut dikaitkan dengan fungsi organisasi dalam sistem pertahanan dan keamanan yang dijalankan guna menjaga keutuhan NKRI.

Ia mencontohkan pembelian tank leopard, meriam, dan roket yang memiliki jarak tembak mencapai 100 km. "Bukan beratnya tetapi jarak tembaknya bisa mencapai 100 km," katanya didampingi Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewijk F Paulus.

Pihaknya juga akan melengkapi alutsista bagian penerbangan TNI-AD dengan membeli 24 helikopter jenis 412 dan sedang menegosiasikan 20 helikopter jenis blakc hawk. Jika pembelian alutsista tersebut telah direalisasikan, pihaknya akan mendistribusikannya ke berbagai satuan atau cadangan dari pusat yang siap untuk digerakkan sewaktu-waktu.

Namun pendistribusian tersebut akan dilakukan secara bertahap disebabkan adanya daerah lain yang juga membutuhkan penyempurnaan alutsista. Di jajaran Kodam I Bukit Barisan, alutsista yang akan direalisasikan tersebut berupa panser untuk mengganti alat yang telah digunakan cukup lama.

Demikian juga dengan penempatan helikopter serang sekitar enam unit untuk mendukung Kodam I Bukit Barisan yang cukup tinggi. "Di sini bergerak ke utara dan selatan karena menjadi pusat pergerakan kekuatan dalam mengamankan Selat Malaka," katanya.(Republika/WDN)

Continue reading →

Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal

Jakarta - Komisi I meminta TNI memperhatikan kelengkapan elemen-elemen penting yang diperlukan dalam setiap pengadaan Alutsista agar Alutsista tersebut memiliki daya gentar (deterrence affect) yang maksimal.

Komisi I DPR RI menilai ada berbagai hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam sistem pengadaan Alutsista TNI. “TNI agar konsisten menjalankan rencana pengadaan Alutsista yang telah diputuskan dan menjaga kesesuaian dalam tata kelola pengadaan Alutsista,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai memimpin rapat kerja dengan Panglima TNI Agus Suhartono membahas pertanggungjawaban anggaran TNI 2012 dan rencana kerja 2013, di Gedung DPR, Selasa (5/2).

Selain itu, Komisi I mendukung pengalokasian kembali pengadaan Alutsista bagi TNI AL yang sebelumnya sudah diajukan pada APBN-P 2012 namun belum terealisasi. Alutsista yang dimaksud berupa sepaket enkripsi, seperangkat alat komunikasi taktis, dan 135 unit alat selam. "Panglima TNI menjelaskan bahwa anggaran optimalisasi TNI 2012 sebesar Rp 678 miliar, realitanya hingga tutup buku tahun lalu, tidak kunjung bisa cair. Sementara program-program yang sudah diajukan di Komisi I itu penting dan perlu segera direalisasikan," kata Mahfudz.

Terkait dengan sengketa tanah, Komisi I mendesak TNI dan pihak terkait untuk melaksanakan moratorium konflik tanah dengan masyarakat, Komisi I berharap TNI mengedepankan musyawarah jika bersengketa soal tanah dengan masyarakat. “Sengketa tanah yang dihadapi TNI selanjutnya akan dibahas bersama Kemenhan, Kemenkeu, Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain di Panja Tanah Komisi I DPR RI,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Panglima TNI Agus Suhartono menjelaskan Tahun 2012, anggaran TNI Rp 54,21 triliun. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp 53,53 triliun atau terserap 98,75 persen. Terdiri dari belanja untuk pegawai dengan pagu anggaran Rp 34,37 triliun, terserap 100 persen. Lalu, belanja barang dengan pagu anggaran Rp 10,16 triliun, terserap 100 persen. Dan, belanja modal dengan pagu anggaran Rp 9,67 triliun telah terealisasi Rp 8,98 triliun atau terserap 92,98 persen.

"Sisa anggaran sebesar Rp 678 miliar, merupakan anggaran belanja modal bersyarat yang masih berada ke Kemenkeu. Terdiri dari Rp 480 miliar untuk pengadaan alat komunikasi Mabes TNI dan Rp 198 miliar untuk pengadaan alat selam TNI AL. Hingga saat ini belum ada kejelasannya dari Kemenkeu maupun hasil preaudit dari BPKP," ujar Agus Suhartono.

Dengan demikian, kata Panglima TNI, daya serap anggaran TNI tahun anggaran 2012 dengan pagu anggaran RP 54,21 triliun, telah terealisasi sebesar Rp 53,53 triliun atau 98,75 persen.

Selanjutnya Panglima TNI pun menjelaskan, anggaran TNI di 2013 masih akan difokuskan pada program pembangunan kekuatan pokok minimum TNI. Hal ini merupakan jabaran dari renstra tahap II2010-2014 dan dokumen pembangunan kekuatan pokok minimum TNI 2010-2024 (jangka menengah). Sesuai pagu definitif DIPA 2013, TNI mendapat alokasi anggaran Rp 58,93 triliun. Rinciannya, unit organisasi Mabes TNI dengan alokasi anggaran Rp 6,51 triliun akan digunakan untuk program penggunaan kekuatan pertahanan integratif Rp 1,78 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista Rp 1,26 triliun, program peningkatan profesionalisme integratif prajurit TNI Rp 309,52 miliar, program penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif Rp 3,15 triliun.

Pada unit organisasi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, alokasi anggaran Rp 52,41 triliun dengan rincian, untuk program dukungan kegiatan kesiapan matra Rp 2,33 triliun. TNI AD Rp 946,47 miliar, TNI AL Rp 763,85 miliar, dan TNI AU Rp 624,39 miliar.

Untuk program modernisasi alutsista dan non alutsista, sarana dan prasarana matra Rp 9,38 triliun. Rinciannya, TNI AD Rp 3,44 triliun, TNI AL Rp 2,08 triliun, dan TNI AU Rp 3,85 triliun. Sementara, untuk program profesionalisme personel matra sebesar Rp 1 ,70 triliun, terdiri dari TNI AD Rp 919,14 miliar, TNI AL Rp 319,83 miliar, dan TNI AU Rp 466,91 miliar. Sedangkan program manajemen dan operasional matra sebesar Rp 38,99 triliun dengan rincian TNI AD Rp 28,15 triliun, TNI AL Rp 7 triliun, dan TNI AU Rp 3,83 triliun. (DPR RI/WDN)

Continue reading →

2013, Anggaraan TNI AU Naik 8,3 Persen

Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia menyatakan besar anggaran TNI AU di Tahun Anggaran (TA) 2013 secara keseluruhan tak jauh berbeda dengan TA 2012. Kenaikan tahun ini mencapai 8,3 persen. Kenaikan tersebut untuk anggaran non-pendidikan sebesar Rp 458,1 miliar.

"Dengan kenaikan tersebut, kita perlu betul-betul mengoptimalkan anggaran yang ada dengan membuat prioritas kegiatan dan belanja secara cerdas dan cermat," kata Bagus Putu di sela-sela acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU 2013 di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (6/2/2013).

Jenderal bintang tiga TNI AU ini menjelaskan anggaran yang ada tersebut, harus diprioritaskan untuk kegiatan dan belanja secara cerdas dan cermat. Sebab untuk alokasi anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsista, kenaikannya dinilai sangat kecil.

"Saya memahami bahwa dengan keterbatasan alokasi anggaran pemeliharaan akan berpengaruh terhadap kesiapan alutsista dan kesiapan satuan," tutur Bagus.

Tapi, ungkap Bagus, jika anggaran yang terbatas itu dapat dikelola dengan efektif, efesien, dan benar maka hasilnya adalah peningkatan kesiapan TNI AU. "Saya berharap dengan semangat Swa Bhuwana Paksa, profesionalisme awak pesawat tetap dapat ditingkatkan dan dipertahankan," ucap Bagus.(Liputan 6/WDN)

Continue reading →

Industri Pertahanan Berharap Pemerintah Memberikan Kredit Untuk Tingkatkan Produksi

Jakarta – Pelaku industri pertahanan berharap pemerintah memberi kemudahan akses kredit menyusul disahkannya UU Industri Pertahanan.

Direktur Utama PT Sari Bahari, Ricky Hendrik Egam, menilai kemudahan kredit perbankan penting untuk meningkatkan kapasitas produksi. Selama ini belum ada skema kredit khusus bagi industri pertahanan. “Skema khusus misalnya keringanan untuk modal,” jelasnya, Rabu (30/1/2013).

Sari Bahari merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang telah memasarkan bom ke luar negeri. Februari tahun ini, sebanyak 3.000 hulu ledak roket karya perusahaan yang berbasis di Malang itu diekspor ke Republik Chile. Capaian itu didapati setelah memenangi tender yang diikuti 43 negara.

Ricky mengaku untuk memproduksi bom itu pihaknya baru bisa mengakses kredit perbankan senilai Rp2 miliar dari BNI. Idealnya nilai untuk pengembangan pembuatan bom perlu lebih dari Rp20 miliar. “Kami mengajukan kredit itupun harus menyertakan jaminan seperti umumnya. Seharusnya ada skema khusus,” tegas pria yang sudah 10 tahun lebih menjadi rekanan PT Pindad.

Hulu ledak roket berukuran 70 mm yang diekspor ke Chile itu berjenis bom smoke warhead. Bom itu biasa digunakan untuk latihan dan mampu meledak serta mengeluarkan asap saat mengenai sasaran. Sari Bahari saat ini juga memproduksi bom latih asap P100 untuk pesawat sukhoi. Bom jenis ini dibuat bekerja sama dengan PT Dahana (persero) yang bergerak di bidang bahan peledak. P100 sejak 2007 sudah digunakan oleh TNI AU.

Ricky mengaku Malaysia dan Vietnam tertarik dengan P100. Meski hanya bom latih, spesifikasi dan bobot bom sesuai dengan bom guna keperluan tempur. Bom latih untuk pesawat Sukhoi sebenarnya juga diproduksi PT Pindad. Hanya bedanya perusahaan pelat merah itu memproduksi bom latih asap (BLA) 50 atau seberat 50 kg.

Bambang Susetya, staf penelitian dan pengembangan Pindad mengatakan satu bom latih biasanya diproduksi dengan biaya Rp20 juta sampai Rp50 juta. Selain BLA 50, Pindad juga mengembangkan BLA 250, bom tajam 250 dan 125. Bom-bom tersebut belum dijual ke luar negeri tetapi sudah digunakan sebagian matra TNI.

Sebagai informasi tambahan, UU Pertahanan yang disahkan akhir 2012 lalu mengamanatkan belanja alat utama sistem persenjataan sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri. Kalaupun terpaksa membeli keluar negeri diharapkan ada alih teknologi.

Seiring kebijakan itu, industri pertahanan yang sudah mengakses kredit perbankan cukup besar yakni PT Palindo Marine. Perusahaan berbasis di Batam yang pekan lalu selesai membuat Kapal Perang Republik Indonesia Beladau 643 itu mendapat kredit dari Bank Mandiri Rp42,14 miliar. Pinjaman itu terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp22,67 miliar dan bank garansi sejumlah Rp19,47 miliar.

Bank Mandiri sebelumnya telah memberikan dua pinjaman serupa dengan nilai total Rp65,97 miliar untuk pembangunan KRI Clurit dan KRI Kujang di galangan yang sama.

Mukti Syarif Rivai, Manajer Teknik Palindo mengaku memilih Batam sebagai basis produksi karena sejumlah kemudahan, di antaranya bebas pajak dan pasokan bahan baku di sana lebih terjamin.(Solopost/WDN)

Continue reading →

2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun

Jakarta - Sepanjang 2012, TNI telah menghabiskan dana sebesar Rp 53,2 triliun untuk menunjang tugas pokok TNI, yaitu menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI. Uang triliunan itu untuk membeli alutsista.

"Dari total anggaran TNI yang telah ditetapkan sebesar Rp 53.536.392.350.000, telah dapat terserap sebesar Rp 53.265.355.119.000, atau terserap 99,49 persen," kata Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono saat konferensi pers Rapat Pimpinan TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (29/1).

Menurut Agus, dengan anggaran yang telah digunakan, TNI berhasil melaksanakan pembangunan kekuatan dan kemampuan sesuai dengan rancangan dalam program minimum essential force (MEF).

Di bidang organisasi, sepanjang 2012 TNI telah menata ulang sistem administrasi organisasi di lingkungan TNI. Bahkan TNI juga membentuk organisasi baru seperti Kogabwilhan TNI, Pusdata TNI, dan Puskersin TNI.

Di bidang personel, TNI berhasil melaksanakan sejumlah latihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit bertempur.

Selain itu, dalam anggaran Rp 53,2 triliun tersebut, TNI juga membeli berbagai macam alat utama sistem senjata. Seperti Panser APS-2 Pindad, Heli serbu, Tank/MBT sebanyak 157 unit, meriam 155 MM Caesar 27 pucuk, roket MLRS ASTROS II, Sea Raider, Bridge Simulator, Kapal angkut tank, torpedo Kasel Diesel Elektrik, 24 unit pesawat F-16 C/D, pesawat NAS-332 sebanyak 2 unit, SU-30 MK-2 sebanyak 6 unit.

"Di samping itu, beberapa pencapaian lain di bidang fasilitas pembangunan dan kantor serta perumahan dinas, telah dilaksanakan sepanjang 2012, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI," kata Agus.(Merdeka/WDN)

Continue reading →

Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyebut pengajuan dana optimalisasi alutsista diajukan oleh Mabes TNI. Kemenhan berfungsi sebagai fasilitator dikarenakan sebagai pengguna anggaran.

"Dana optimalisasi bukan kita. Kita hanya menunggu," ujar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di kantor Wakil Presiden, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).

Pengadaan alutsista diajukan oleh Mabes TNI melalui Kemenhan. Hal ini dikarenakan Kemenhan sebagai pengguna anggaran yang membawahi Mabes TNI.

"Kebutuhan itu diajukan oleh TNI dan diproses oleh DPR dan Kemenkeu," terangnya.

Untuk anggaran tahun 2013 ini, Kemenhan kembali menyerahkan kepada TNI terkait pengajuan anggaran optimalisasi. "Itu kembali kepada TNI apakah mereka meminta," ucapnya.

Purnomo menyebutkan, fungsi Kemenhan sebagai pembangunan kekuatan, sedangkan untuk penggunaan kekuatan ada di tangan TNI. "Pembinaan kekuatan ada di AL, AD, dan AU," sebutnya.(DETIK/WDN)

Continue reading →

Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen

Jakarta – Kementerian Pertahanan makin percaya diri memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) karena mendapatkan anggaran belanja lebih banyak tahun 2013 ini.

“Tahun ini meningkat jadi Rp81 triliun,” sebut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di kantornya, Kamis (10/1).

Ia berharap, peningkatan anggaran tersebut mampu membuat rencana strategis (renstra) pengadaan minimum essential force (MEF) menjadi hanya dua tahun saja. Semula diperkirakan pengadaan minimum baru tercapai setelah tiga tahun.“Itu dapat membantu pembangunan alutsista yang sifatnya baru,” kata Purnomo.

Menurut Purnomo, anggaran tahun 2013 meningkat dari tahun lalu senilai Rp77 triliun. Sedangkan penyerapan anggaran Kementerian Pertahanan tahun lalu mencapai 96,7 persen. “Kami harapkan bisa bertambah terus untuk memenuhi rencana strategis,” ujar Purnomo.

Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Tercapai 2019

Kementerian Pertahanan (Kemhan) optimistis pencapaian kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF) lebih cepat lima tahun dari target yang telah ditentukan. Jika awalnya pencapaian MEF pada 2024, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin bisa tercapai 2019.

"Awalnya pencapaian MEF ditargetkan selesai dalam tiga kali renstra (2009-2024). Namun, ternyata bisa dicapai dalam dua kali renstra (2009-2019)," kata Menhan seusai Rapat Pimpinan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (9/13). Pencapaian MEF yang lebih cepat lima tahun dari yang ditargetkan ini merupakan sebuah terobosan. Keberhasilan ini tak lain berkat besarnya APBN yang digelontorkan ke Kemhan.

Namun, pada 2012 pencapaian MEF tak sesuai rencana. Target MEF tahun lalu adalah 28,7 persen. Namun, Kemhan hanya berhasil mencapai 26 persen. "Sehingga kurang 2,87 persen dari target yang harus dipenuhi," kata Purnomo. Capaian 26 persen itu dinilai tetap membanggakan karena naik lima persen dari pencapaian MEF pada 2011 yang mencapai 21 persen.

Adapun alasan melesetnya capaian MEF 2012, antara lain karena pemerintah belum dapat mendukung anggaran untuk terpenuhinya MEF. Proses pengadaan melalui birokrasi panjang juga menjadi penyebabnya. Untuk menutup kekurangan itu, Purnomo menjanjikan percepatan pembelanjaan anggaran pada 2013.

Seperti diketahui, anggaran Kemhan dan TNI pada 2012 sebanyak 74,1 triliun rupiah. Penyerapan anggaran untuk pengadaan barang yang menggunakan mata uang rupiah tak terserap maksimal untuk tiga matra TNI. Mabes TNI memang mampu menyerap anggaran hingga 96,25 persen dari pagu anggaran. Namun, untuk TNI AD penyerapan hanya 69,67 persen, TNI AL 69,67 persen, dan TNI AU 55,83 persen.

Reformasi Birokrasi

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, pada 2013 ini Kemhan menyerukan TNI untuk mengimplementasikan roadmap reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami juga berharap semua matra mengupayakan secara maksimal terlaksananya butir-butri kebijakan negara 2013," katanya.

Dan upaya selanjutnya, Purnomo meminta semua pihak untuk meningkatkan transparansi sistem pelaporan keuangan.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengapresiasi kinerja jajarannya yang bekerja keras dalam pengadaan alutsista. Dia optimistis bisa mempercepat pencapaian MEF pada 2019. Saat ini pihaknya terus melakukan tiga hal besar dalam upaya pencapaian MEF, antara lain pertama penghapusan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tak bisa lagi digunakan. Kedua, peningkatan kemampuan alutsista yang saat ini dalam kondisi kurang maksimal. Dan ketiga, pengadaan alutsista baru. "Semua sudah diperhitungkan. Itu makanya kita optimistis MEF bisa dipercepat menjadi hanya dua kali renstra," ujar Panglima.

Untuk target pembangunan kekuatan TNI, pihaknya berencana membangun 25 pos pertahanan darat dan lima pos pertahanan di pulau terdepan. Hingga kini, target itu baru terealisasi tujuh pos pertahanan darat dan dua pos pertahanan pulau terluar.

Sementara itu, Menhan menyatakan pembekuan anggaran alutsista sebesar 678 miliar rupiah oleh Kementerian Keuangan tak memengaruhi percepatan pencapaian MEF. "Pembekuan itu tak memengaruhi perubahan master list alutsista yang sudah kita rancang," ujar Purnomo.

Dia menjelaskan, pembekuan dana itu masuk dalam pos alutsista pendukung atau di luar master list. Menhan juga yakin tak ada mark up anggaran seperti yang dituduhkan selama ini.

Namun demikian, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Erris Herryanto menyatakan Kemhan masih menunggu pembekuan itu segera dicabut agar segera bisa dibelanjakan. "Kami berharap pada 2013 ini anggaran tersebut bisa cair," ujarnya.(Koran Jakarta/Pos Kota/WDN)

Continue reading →

Pemerintah Memberikan Suntikan Dana Kepada 8 BUMN

Jakarta - Menjelang penutupan tahun lalu, Presiden SBY menyetujui suntikan modal negara untuk 8 BUMN yang jumlah totalnya mencapai triliunan rupiah. BUMN apa saja yang dapat?

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (10/1/2013), suntikan modal untuk BUMN tersebut telah disetujui melalui peraturan pemerintah (PP) yang diteken SBY di akhir tahun.

Adapun daftar BUMN yang mendapat suntikan modal dari APBN-P 2012 yang disetujui di akhir-akhir tahun tersebut adalah:

PT Askrindo sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2012, mendapatkan tambahan modal negara sebesar Rp 831 miliar. Tambahan modal negara ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012 memperoleh tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 1,169 triliun, yang dananya bersumber dari APBN 2012;

PT PAL memperoleh tambahan penyertaan modal negara Rp 600 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;

PT Pindad sebesar Rp 2 triliun dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;

PT Industri Kapal Indonesia memperoleh Rp 200 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;

PT Garam memperoleh Rp 100 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012; dan

PT DI sebesar Rp 400 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2012 tertanggal 28 Desember 2012.

PT Damri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 memperoleh tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 11,048 miliar.

Tambahan penyertaan modal negara bukan kepada Damri tidak berupa uang tunai sebagai BUMN-BUMN lainnya, tambahan modal negara kepada Damri dalam bentuk pengalihan barang milik Kementerian Perhubungan berupa 37 unit bus Hyundai HD Mighty 136-B yang pengadaannya bersumber dari APBN 2010.(DETIK/WDN)

Continue reading →

Menhan: Anggaran Diblokir tak Pengaruhi Program Alutista

Jakarta - Pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan kongkalikong sebagaimana laporan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam tidak akan mengganggu program alutsista (alat utama sistem pertahanan).

Menteri Pertahan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp678 miliar di luar alutista utama. Jumlah itu untuk alutista cadangan.

"Ada alutsista pendukung. Itu yang masuk Rp678 miliar. Mesti dipisah dengan dukungan masterlist. Kalau alutsista sendiri bisa dipercepat dan bisa dua renstra (rencana strategis)," kata Purnomo, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Rabu (9/1/2012).

Ditempat yang sama, Panglima TNI Agus Suhartono menjelaskan, blokir anggaran TNI oleh Kemenkeu bukan berarti semua anggaran TNI tidak bisa digunakan. Anggaran yang diblokir memang diajukan TNI dan untuk kebutuhan TNI. Namun, tidak masuk pada program alutista utama.

Dia mengatakan, pembelian alutsista utama adalah untuk menambah kekuatan pertahanan. Sementara, alutsista cadangan atau yang diblokir tersebut adalah untuk mengganti peralatan yang sudah ada.

"Di samping pengadaan alat baru TNI juga meningkatkan alutista yang ada. Kalau alat komunikasi tidak bisa digunakan, maka harus pakai yang baru," jelas Agus.

Pada prinsipnya, Agus mengatakan anggaran Rp678 miliar tersebut dibutuhkan TNI. "Alat-alat itu dibutuhkan apalagi sistem keterbukaan informasi alat-alat komunikasi canggih. Kalau ada berita TNI bisa disadap, makanya kami juga berpikir," jelasnya.

Sebelumnya, Seskab Dipo Alam menyurati Menkeu Agus Martowardjojo soal pemblokiran anggaran. Pemblokiran diduga atas perintah Seskab terkait tudingan adanya kongkalikong dengan DPR.(INILAH/WDN)

Continue reading →

Komisi I : Dana Optimalisasi Kemenhan Tak Cair, Siapa Merugi?

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi menyayangkan anggaran optimalisasi Kementerian Pertahanan tidak dapat dicairkan karena masih diblokir Menteri Keuangan atas permintaan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dana itu mestinya turun sebelum tutup tahun 2012.

Dalam raker gabungan Komisi I DPR dengan Kemenhan, Kemenkeu dan Seskab sebelum masa reses lalu, DPR sudah meminta Menkeu segera mencabut tanda bintang pada anggaran tersebut. Pencabutan tanda bintang sama dengan permintaan mencairkan dana.

Tetapi, Menkeu Agus Martowardojo masih enggan mencairkan dana karena menunggu datangnya dokumen pencabutan tanda bintang. Dokumen dimaksud harus berasal dari Seskab Dipo Alam karena dialah yang meminta pembubuhan tanda bintang. Tanpa dokumen itu, Menkeu Agus tak punya alasan mencairkan dana kendati program optimalisasi Kemenhan sudah disetujui DPR.

Menurut Helmy, DPR memberikan dukungan sepenuhnya bagi TNI untuk memodernasi alutsistanya demi mewujudkan kekuatan pertahanan minimum pada 2014. Persetujuan terhadap anggaran tambahan atau dana optimalisasi yang diajukan Kemenhan sebesar Rp 678 miliar adalah bentuk dukungan DPR. Celakanya, dukungan parlemen justru terganjal problem internal pemerintah.

"Masyarakat bisa menilai sendiri siapa sesungguhnya yang tidak konsisten mewujudkan modernisasi alutsista TNi. Siapa yang tak mendukung penguatan TNI guna menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI. DPR sudah menyetujui penggunaan anggaran, tapi di internal pemerintah sendiri tidak kompak dan suara antarlembaga terpecah-pecah," kata Helmy Fauzi di Jakarta Selasa, 1 Januari 2013.

Nasi sudah menjadi bubur. TNI tak bisa menggunakan dana yang sudah telanjur diblokir. Kalaupun Menkeu atas permintaan Seskab sudah mencabut tanda bintang pada tahun 2013 ini, dana tetap tak boleh digunakan. TNI melalui Kemenhan harus mengulang pengajuan persetujuan kepada DPR. Pengulangan proses ini dilakukan karena dana optimalisasi Kemenhan bukan termasuk program tahun jamak alias tidak boleh dicairkan di luar tahun peruntukannya.

"Kalau programnya dilaksanakan tahun 2013 berarti harus dibahas ulang di DPR. Jelas, yang dirugikan adalah pihak Kemenhan. Sebab, program 2012 dianggap tidak terealisasi. Secara umum masyarakat kena imbas karena belum bisa menikmati tahapan modernisasi alutsista untuk menjaga NKRI akibat program pemerintah tidak berjalan," kata Helmy.

Menteri Agus Martowardojo, Senin (31/12) di Balai Kartini Jakarta, mengatakan bahwa dana optimalisasi Kemenhan belum dicabut. Tetapi dana tersebut tidak kemudian hangus. Tetap dapat digunakan di tahun berikutnya. Hanya, "Memang mesti dibahas lagi lebih dahulu dengan DPR."(Jurnalparlemen/WDN)

Continue reading →

Vnesheconombank Berikan Pinjaman Kredit Pesawat Tempur Kepada Indonesia

Moskow - Vnesheconombank dan Departemen Keuangan Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian pinjaman kepada Indonesia.

Pihak Vnesheconombank telah memberikan fasilitas kredit kepada Indonesia sebesar USD 399.5 juta dollar selama 7 tahun.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pengadaan pesawat tempur dari Rusia kepada Indonesia dibawah kontrak ekspor antara JSC Rosoboronexport dan Kementerian Pertahanan Indonesia.

Perjanjian pinjaman merupakan untuk kedua kalinya dilakukan oleh Departemen Keuangan Indonesia dan Vnesheconombank selama dua tahun terakhir.

Kesepakatan ini menunjukkan perkembangan yang pesat dalam hubungan kedua negara dan merupakan prosedur yang telah ditetapkan dalam pertemuan antar Kementerian Rusia dan Indonesia, selain itu juga kerja sama dibidang perdagangan, kerja sama ekonomi dan teknik. Partisipasi Vnesheconombank merupakan bagian dari promosi untuk pembiayaan proyek ekspor produk teknologi tinggi Rusia ke Asia Tenggara.(VEB/MIK/WDN)

Continue reading →

2012, Penerimaan PT DI Mencapai Rp. 3.1 Triliun

Bandung - Pada tahun 2012 ini, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mendapatkan penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun. Sementara kontrak yang dicapai mencapai Rp 9,5 triliun. Penerimaan tersebut diperoleh dari kontrak-kontrak dari dalam dan luar negeri. Di mana dari dalam negeri termasuk kontrak dari Kementrian Pertahanan sebesar Rp 8,2 triliun.

"Tahun 2012 ini istimewa. Kami mendapatkan kontrak mencapai Rp 9,5 triliun. Dan penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun. Ini pencapaian yang cukup besar apalagi setelah masa sulit yang pernah dialami PT DI beberapa tahun lalu. Biasanya paling maksimal kami dapat Rp 2 triliun, ini loncatan buat kami," ujar Kepala Komunikasi PT DI Sonny Ibrahim Saleh dalam Coffe Morning Break di Kantor PT DI Jalan Pajajaran, Selasa (18/12/2012).

Penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun tersebut berasal dari pembayaran pesawat terbang terbang sebesar 2,65 triliun, pembuatan komponen pesawat Rp 200 miliar, perawatan pesawat sebesar Rp 170 miliar dan alutsista sebesar Rp 80 miiliar.

"Pesawat terbang yang kami kerjakan pada 2012 ini diantaranya CN 235, CN 295, CN 212 dan helikopter. Sementara alutsista yaitu torpedo dan roket," tuturnya.

Untuk tahun 2013 dan 2014 mendatang PT DI telah mencatat penerimaan minimal sebesar Rp 3 triliun yang diperoleh dari kontrak pada 2012.

"Jadi tahun depan kita minimal sudah punya Rp 3 triliun di Tahun depan kontrak 2012. Kami berharap kerjasama dengan Sukhoi juga bisa terlaksana pada 2013 nanti," tutur Sonny.(DETIK/WDN)

Continue reading →