2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.

Jakarta(MID) - Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar dibandingkan kementerian lain untuk pagu anggaran 2014. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, pemerintah mengalokasikan Rp 83,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan.

"Dalam RAPBN Tahun 2014 terdapat tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp83,4 triliun," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2014 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2013.

Sementara Kementerian lain yang mendapatkan pagu anggaran yang tinggi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp 82,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,9 triliun, Kementerian Agama Rp 49,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 41,5 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 39,2 triliun.

Selain itu, SBY mengatakan dalam RAPBN 2014 pemerintah tetap dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Menurut dia, setiap tahun alokasi anggaran untuk pendidikan terus ditingkatkan. "Dalam tahun 2013 anggaran pendidikan telah mencapai Rp 345,3 triliun dan tahun 2014 mendatang kita rencanakan sebesar Rp 371,2 triliun, atau naik 7,5 persen," katanya.(TEMPO/WDN)

Continue reading →

Menhan : Indonesia Pantau Aktivitas OPM di Inggris

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Inggris terus memantau kegiatan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pascamendirikan kantor perwakilannya di Oxford, Inggris.

"Pemerintah Indonesia mengerahkan kedutaan besar dan perwakilan atase pertahanan untuk melakukannya. Apakah cuma 'show off' saja atau memang ada kegiatan," kata Purnomo usai meresmikan pembangunan dan perkembangan "Assessment Center" Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat.

Ia menduga OPM hanya ingin menunjukkan identitas dan eksistensinya di mata internasional. Pembukaan kantor OPM itu bukan hal yang mengejutkan karena sejak lama sekelompok OPM memang sudah ada di Inggris, yakni ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan di Inggris, Presiden dihadang unjuk rasa soal Papua yang ingin merdeka.

Ia pun berpendapat pembukaan kantor OPM dapat mengganggu hubungan pemerintah Indonesia dan Inggris, namun sudah ada klarifikasi dari kedua negara.

Dalam klarifikasi itu, pemerintah Inggris menyatakan masih menghormati dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Inggris juga mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

Purnomo bisa memaklumi kejadian ini karena Inggris merupakan negara yang punya prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, OPM memanfaatkan demokrasi Inggris untuk unjuk gigi di mata internasional dengan membangun kantor perwakilan.

Namun yang penting, posisi pemerintah Inggris tetap mendukung pemerintah Indonesia. "Jadi, OPM dan pendukungnya kan di luar pemerintah, ya sama seperti Indonesia, ada posisi pemerintah dan ada posisi di luar pemerintah seperti LSM. Memang ini akan sedikit mengganggu hubungan kita dengan Inggris. Tetapi saya kira pasti ada klarifikasi dari mereka (pemerintah Inggris)," tutur Purnomo.

Kendati demikian, Purnomo menegaskan pembukaan kantor OPM tidak akan mengganggu kerja sama pertahanan Indonesia - Inggris.(Republika/WDN)

Continue reading →

Kemhan Belum Membayar Dua Pesawat CN 295

Jakarta – Dua pesawat CN-295 yang diterima TNI AU pada akhir tahun lalu ternyata beroperasi tanpa suku cadang. Hal itu karena Kementerian Pertahanan belum membayar pembelian pesawat itu kepada PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi pesawat itu bersama Airbus Military.

“Kami sudah serahkan dua pesawat, tapi belum dibayar,” kata Kepala Tim Hubungan Masyarakat PT DI Sonny S Ibrahim, Jumat (19/4). Menurut Sonny, kontrak dengan Kemhan suda ditandatangani, tetapi tidak ada tanggal terkait dengan efektivitas konreak tersebut.

Meskipun demikian, PT DI berkomitment untuk mengirim CN 295 sesuai jadwal. Jadwal pengiriman sembilan pesawat baru tersebut, yaitu dua unit pada tahun 2012, dua unit 2013, satu unit pada 2014, dan sisanya pada 2015.

Sonny mengakui, PT DI belum mengirim suku cadang awal kepada TNI AU. Ia mengatakan, biasanya PT DI mengirim suku cadang awal untuk kebutuhnan satu tahun pertama. Namun, karena belum ada pembayaran, suku cadang tidak dikirimkan. “Begitu bayar, kami akan kirimkan ke TNI AU sebagai pengguna,” kata Sonny.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Azman Yunus mengatakan, pihaknya punya suku cadang. Namun, saat ini hanya satu dari dua pesawat CN 295 yang beroperasi. “Yang satu lagi dalam perawatan,” katanya.

Belum bayar

Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Sisriadi mengakui, Kemhan belum membayar pembelian pesawat itu kepada PT DI. Menurut dia, karena secara administrasi kontrak tersebut belum efektif, secara resmi kedua pesawat CN 295 itu seharusnya belum boleh terbang.

Kalaupun pesawat itu dibawa ke Pameran Dirgantara di Langkawi, Malaysia, beberapa waktu yang lalu, hal ini masih di bawah otoritas PT DI dan dimintakan bantuan kepada pilot TNI AU untuk menerbangkannya.

Sonny mengatakan, suku cadang yang belum diberikan adalah suku cadang habis pakai. Ia mencontohkan, ban hanya bisa dipakai sebanyak 60 kali pendaratan. Setelah itu, harus dibeli. Menurut Sonny, kalau untuk ban, bisa saja TNI AU membeli dari pihak swasta. Azman mengatakan, kalau pesawat TNI AU tidak punya suku cadang, setelah yang dipakai rusak, harus menunggu sampai ada suku cadang baru. “Ya (pesawat) tidak bisa beroperasi,” katanya.

Menurut catatan Kompas, CN 295 adalah salah satu program andalan Kemhan terkait dengan penguatan industri pertahanan. Kerja sama antara PT DI dan Airbus Military tidak hanya terkait perakitan pesawat, tetapi juga termasuk pemasaran untuk kawasan Asia Tenggara.

Namun, ketiadaan suku cadang itu tidak hanya membahayakan saat operasional, tetapi juga bagi penerbang. Dengan ketiadaan suku cadang, pengguna pesawat baru itu pun tidak maksimal. Menurut Sisriadi, tahun ini dijadwalkan Kemhan akan melunasi pembayaran CN 295 tersebut.(Kompas/MIK/WDN)

Continue reading →

Menhan: Jangan Main-main dengan Negara Ini!

Jakarta - Isu kudeta yang berhembus menjelang demo 25 Maret 2013 jangan ditanggapi terlalu berlebihan. Tidak ada pihak yang bisa melakukan hal itu karena TNI sudah dipastikan tak berbuat demikian.

"Yang mau kudeta itu siapa? Yang punya senjata itu kan TNI. TNI tidak akan berbuat demikian," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro usai jumpa pers usai melepas tim aerobatik Indonesia di Halim Perdanakusumah, Jaktim, Jumat (22/3/2013).

Menurut Purnomo, kedaulatan Indonesia harus tetap dijaga. Aksi demo boleh saja, namun jangan sampai berujung anarkis yang merugikan semua pihak.

"Tapi jangan bebas, kemudian sebebas-bebasnya. Saya peringatkan, jangan main-main dengan negara ini, jangan main-main dengan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Isu kudeta berhembus setelah BIN menyatakan bakal ada aksi demo besar 25 Maret mendatang. Tuntutan para pendemo adalah agar presiden SBY turun dari jabatannya.(DETIK/WDN)

Continue reading →

Indonesia Dan Jepang Tingkatkan Kerjasama Kemitraan Strategis

Jakarta - Pertemuan di forum JIDD 2013 antara Sekjen Kemhan Letjen TNI Budiman dengan delegasi Jepang Jepang yang dipimpin Deputy Director – General, Minister’s Secretariat Mr. Morio Ito kali ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Sekjen Kemhan RI ke Tokyo Jepang minggu lalu. Delegasi Jepang menyatakan bahwa hubungan kerjasama kedua negara semakin meningkat khususnya di bidang kemitraan strategis. Hal tersebut terungkap pada hari kedua pelaksanaan Forum Jakarta Internasional Defense Dialogue (JIDD) 2013, Kamis (21/3), di Jakarta Convention Center (JCC).

Sekjen Kemhan menyatakan bahwa hubungan kemitraan kedua negara telah terjalin sejak lama tidak hanya di bidang military to military, dialog pertahanan dan industri pertahanan saja tetapi juga di bidang perekonomian dengan pertumbuhan sekitar 6.2%. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik Jepang yang berdiri di Indonesia. Sekjen berharap hubungan kedua negara dapat berjalan dengan stabil dan terus meningkat karena Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia.

Selain itu Sekjen juga berharap dialog pertahanan antara kedua negara tidak hanya memberi kontribusi bagi perkembangan wilayah regional Jepang dan Indonesia saja tetapi juga di wilayah ASEAN. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat menjadikan wilayah regional kedua negara khususnya wilayah ASEAN menjadi wilayah yang damai dan aman.(DMC/WDN)

Continue reading →

Ini Jawaban Kemhan Penyebab Tertunda Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X

Jakarta - Kementerian Pertahanan, melalui Kepala Pusat Komunikasi Publik Brigjen TNI Sisriadi, Senin (4/3/2013) di Kantor Kemhan Jakarta memberikan keterangan tentang wacana penundaan proyek pembangunan Pesawat Generasi 4,5 Korean Fighter Xperiment yang merupakan hasil kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama dengan Korea Selatan melalui Defense Acquisition Program Administration (DAPA). Program ini akan membutuhkan dana total sekitar 5 miliar dolar AS dimana share pemerintah Indonesia adalah 20 persen dari total pembiayaan.

Meskipun Share Pemerintah Indonesia adalah 20% dari total pembiayaan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terlibat dalam seluruh proses perancangan dan produksi yang meliputi Technology Development Phase (TD Phase), Engineering and Manufacturing Development Phase (EMD Phase), Joint Production and Joint Marketing.

"Dengan Investasi sebesar ini, Indonesia akan mendapatkan 20 % dari pembuatan pesawat (Workshare) dan 20 % dari penjualan pesawat terbang," Brigjen TNI Sisriadi sesuai siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin (4/3/2013). Kapuskom Publik Kemhan menekankan, Proyek produksi bersama pesawat KFX antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah disetujui pada tahun 2011 telah berhasil menyelesaikan tahap pertama yaitu Technology Development Phase (TD Phase) pada Desember 2012.

"Didalam pelaksanaan TD Phase selama 20 bulan pihak Indonesia dan Korea telah membentuk Combine R&D Centre (CRDC dan telah dikirim sebanyak 37 engineer Indonesia yang merupakan kerjasama kedua negara di CRDC untuk melaksanakan perancangan pesawat KF-X/IF-X bersama Engineer Korea," ujarnya.

Namun didalam perjalanan mengikuti perkembangan Politik dan Ekonomi yang sedang terjadi, Pemerintah Korea Selatan melalui surat resmi yang dikirim oleh pihak DAPA, pihak Korea berinisiatif untuk menunda pelaksanaan produksi selama 1,5 tahun.

Penundaan ini disebabkan oleh belum adanya persetujuan Parlemen ROK untuk menyediakan anggaran yang diperlukan guna mendukung terlaksananya tahap EMD Phase (Engineering and Manufacturing Development Phase) Program.

Dijelaskan ada tiga tahap dalam proyek pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, tahap pertama, technical development. Kedua, engineering manufacture. Dan ketiga, pembuatan prototipe. Tahap yang ditunda adalah tahap kedua. Pada masa penundaan, pemerintah ROK akan melaksanakan Economic Feasibility Study terhadap program ini.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Korea tidak akan melakukan terminasi Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X, mengingat dana yang sudah dikeluarkan Pemerintah ROK sangat besar. Penekanan untuk tidak akan melakukan terminasi Program ini ditegaskan dalam Joint Committee ke-4 pada tanggal 10-11 Desember 2012 lalu.

Sementara itu bagi Pemerintah Indonesia penundaan tahap EMD program KF-X/IF-X selama 1,5 tahun (sampai dengan September 2014) akan berdampak terhadap rencana anggaran yang telah disiapkan pemerintah.

"Dengan adanya penundaan tahap EMD, pagu indikatif anggaran sebesar 1,1 Triliun tidak mungkin diserap sepenuhnya," katanya.

Oleh karena itu pihak RI telah mengintensifkan langkah-langkah penyiapan alih teknologi dengan kegiatan antara lain perasionalisasi DCI (Design Centre Indonesia) untuk memetakan dan engembangkan kompetensi SDM yang telah terbentuk selama tahap TD Phase, penguatan industry pertahanan dalam negeri yang akan terlibat dalam program ini, dan Technology Readiness (kesiapan teknologi).

Dengan penundaan ini diharapkan kesiapan Indonesia dalam program KF-X/IF-X ini akan semakin baik. Dalam kaitannya dengan dana share, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan dana untuk Program EMD Phase ini, dana share yang sudah dianggarkan di TA. 2013 belum disalurkan.(Tribunnews/WDN)

Continue reading →

Kemhan : Pengembangan KFX Tertunda Dengan Penggantian Presiden Baru

Jakarta - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menunda kerjasama industri pesawat tempur bersama Indonesia yang diberi nama Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX). Alasannya pemerintah Korsel masih dalam tahap transisi kekuasaan terkait pergantian presiden baru Korsel.

"Ditunda setahun setengah karena ada perubahan pemimpin Korea yang baru dilantik kemarin kan presidennya, jadi dia Ingin meyakinkan pemerintah supaya lebih ada data, dasarnya menghadapi parlemen," kata Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pos Hutabarat di acara Seminar Pembangunan Industri Pertahanan Yang Terintegrasi Melalui Penguasaan Teknologi, Guna Kemandirian Bangsa di Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/2).

Pos menuturkan penundaan kerjasama ini terhitung mulai Januari 2013 hingga satu tahun setengah. Sehingga pada Juni 2014 kerjasama ini bisa realisasi kembali. "Tapi realisasinya dalam hal engineering ya," katanya.

Ia menjelaskan dalam proyek ini pemerintah Indonesia berkontribusi hanya 20% selebihnya oleh pemerintah dan BUMN strategis Korsel. Rencananya dari proyek ini akan diproduksi pesawat tempur KFX/IFX atau F-33 yang merupakan pesawat tempur generasi 4,5 masih di bawah generasi F-35 buata AS yang sudah mencapai generasi 5. Namun kemampuan KFX/IFX ini sudah di atas pesawat tempur F-16.

Pesawat KFX/IFX akan dibuat 250 unit, dari jumlah itu Indonesia akan mendapat 50 unit di 2020. Harga satu pesawat tempur ini sekitar US$ 70-80 juta per unit.

"Tapi kita yang ini mungkin bisa dapat US$ 50-60 juta, karena kita ikut membangun, dari APBN kita," katanya.

Sebelumnya PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akan terlibat dalam pengembangan dan produksi pesawat jet tempur buatan Indonesia. Pesawat itu dikembangkan atas kerja sama Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Indonesia, pesawat tempur KFX/IFX.

Direktur Utama Dirgantara Indonesia Budi Santoso menuturkan, untuk mengembangan pesawat yang lebih canggih dari F-16 dan di bawah F-35 ini, PT DI telah mengirimkan sebanyak 30 orang tenaga insinyur ke Korsel untuk terlibat dalam pengembangan proyek pesawat tempur versi Indonesia dan Korsel.(Analisa Daily/WDN)

Continue reading →

2013, Kemenhan Fokus Penanggulangan Terorisme

Jakarta - Kementerian Pertahanan menyatakan ada dua isu strategis di bidang pertahanan yang menjadi pekerjaan rumah pada 2013. Yaitu, mengenai pembangunan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) serta pelaksanaan counter terrorism exercise (CTx) dengan Asean Defence Ministers' Meeting-plus (ADMM plus) pada September 2013.

Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai rapat koordinator bidang Politik, hukum dan Keamanan (Polhukam) di Jakarta, Selasa (19/2/2013). Purnomo mengatakan, pelaksanaan IPSC direncanakan selesai pada akhir 2013 atau paling lambat pada semester pertama di tahun 2014.

"IPSC merupakan kawasan 'seven in one', yang meliputi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Peace Keeping Center), Pusat Penanggulangan Terrorisme (Counter Terrorism Traning Ground), Pusat Latihan Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusian, Pusat Bahasa, Universitas Pertahanan dan pusat olah raga militer," papar dia.

Terkait dengan rencana pelaksanaan Couter Terrorisme Exercise (CTx) ADMM plus, yang nantinya akan dikuti oleh 18 negara, terdiri dari anggota ASEAN dan delapan negara sahabat pada September 2013.

"Latihan bersama ini dimaksudkan untuk menghadapi tantangan kejahatan terorisme yang semakin kompleks maka dalam kerangka ADMM plus melibatkan 10 negara ASEAN dan 8 negara besar sebagai mitra wicara, sepakat mengadakan latihan bersama pada 2013 di Indonesia," katanya.

Kesepakatan tersebut akan digelar pada 19-20 September 2013 di Makassar melalui sidang pada Asean Defence Ministers' Meeting-plus (ADMM plus) The Experts Working Group on Counter Terrorism atau EWG on CT yang diketuai bersama Indonesia dan Amerika.

Dari hasil tersebut sebagai bentuk kesepakatan forum akan pentingnya peningkatan kerja sama di antara negara ADMM -Plus untuk memberantas terorisme.(INILAH/WDN)

Continue reading →

Wamenhan : Saya Akan Siap Tindak Anak Buahn Yang Korup

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan siap menindak tegas, jika ada oknum di Kementrian Pertahanan (Kemenhan) yang melakukan korupsi.

"Sebagai institusi pemerintah, Kemenhan bekerja secara akuntabel, transparan, proporsional dan paling penting secara profesional," ujarnya di Jakarta, Senin (11/2/2013).

Hal ini sekaligus menanggapi adanya survei dari Transparency International yang berpusat di Inggris. Dimana dinyatakan Indonesia mendapatkan nilai buruk dalam indeks korupsi di sektor pertahanan (Government Defense Anti Corruption Index).

Namun, Sjafrie tidak terlalu ambil pusing dengan hasil survei itu. "Kita mengabaikan yang sifatnya sensasional dan spekulatif. Jadi, hindarkan hal-hal itu terhadap kami. Tidak ada persoalan karakter assassination yang berlaku dalam prosedur penggunaan anggaran," terangnya saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (11/2/2013).

Pengawalan terhadap pengawakan anggaran di Kemenhan dan TNI, lanjut Sjafrie, menjadi poin utama untuk mengawasi penggunaan anggaran dari upaya-upaya korupsi.

"Kalau ada pengawakan yang keliru dan punya implikasi hukum, maka kita tidak segan-segan mengambil tindakan hukum," jelas Letnan Jenderal (Purn) tersebut.

Menurutnya, ada tiga tingkatan dalam melakukan parameter penggunaan anggaran. "Pertama, kita beritahu, kedua, kita tegur dan yang ketiga kita beri sanksi pertama sanksi administrasi dan hukum. Silahkan kita buktikan bersama," simpulnya.(OKEZONE/WDN)

Continue reading →

Kemhan Dan FSMTC Rusia Bahas Kerjasama Teknik Militer

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan delegasi Rusia yang dipimpin Deputy Director of Federal Service for Military – Technical Cooperation (FSMTC) Mikhail Petukhov beserta rombongan, Selasa (22/1), di kantor Kemhan Jakarta. Kunjungan delegasi Rusia kepada Wamenhan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Sidang ke-8 Komisi Kerjasama Teknik Militer Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Federasi Rusia yang sedang berlangsung selama dua hari mulai tanggal 22-23 Januari 2013 di Ditjen Pothan Kemhan Jakarta.

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Rusia tahun ini merupakan kerjasama yang kedua sejak pemerintahan Presiden Putin, untuk itu diharapkan kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) dengan FSMTC khususnya dapat berlangsung akrab dan lebih erat lagi. Turut hadir mendampingi Wamenhan yaitu Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, S.T., Dirjen Pothan Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, M.A, Ph.D, Kabadan Ranahan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip, Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Sisriadi dan Kapuskom Publik Brigjen TNI Brigjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc.(DMC/WDN)

Continue reading →

Kemhan : Fregat Buatan Inggris Memiliki Kemampuan Di Atas Sigma

Jakarta - TNI AL sangat membutuhkan kapal fregat untuk menjaga perbatasan hingga jauh ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengadaan tiga kapal fregat dari Inggris itu merupakan tindak lanjut Kementerian Pertahanan (Kemhan) atas permintaan TNI AL. Kapal itu juga memenuhi syarat untuk operasi pengamanan wilayah laut.

"Kapal multi role light frigate (fregat ringan multiperan) dari Inggris yang saat ini sedang dijajaki Kemhan mampu menjangkau hingga ZEE," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksma Untung Suropati, kepada Koran Jakarta, kemarin.

Kapal tersebut memiliki banyak peran, yakni bisa sebagai kapal anti permukaan, antiudara, dan antibawah air. "Tak semua kapal fregat memiliki fungsi yang banyak seperti itu," ujar dia. Lebih lanjut, Untung mengatakan pengadaan tiga kapal fregat itu dilakukan seiring dengan pengembangan tiga armada TNI AL. "Saat ini kita hanya memiliki empat kapal fregat. Penambahan satu armada lagi (Armada RI Kawasan Tengah) otomatis membutuhkan tambahan kapal," jelas dia.

Spesifikasi secara umum, fregat asal Inggris itu memiliki kemampuan di atas kapal korvet kelas sigma (sigma class) dan sedikit lebih ringan dari kapal fregat biasa. Tak heran jika namanya adalah kapal multi role light frigate. Namun, lanjut dia, daya jelajahnya mengagumkan.

Dilengkapi Meriam Kapal fregat ini memiliki kecepatan maksimal 30 knot dan dilengkapi sensor radar serta avionik buatan Thales, Prancis. Kapal ini juga dilengkapi satu meriam 76 mm, dua meriam penangkis udara kaliber 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, rudal permukaan ke udara Sea Wolf, rudal Exocet MM40 Block II yang berjangkauan 180 kilometer, dan hanggar yang mampu menampung satu helikopter antikapal selam jenis Sikorsy S-70 Seahawk.

Kemampuan persenjataannya masih standar, apalagi dibandingkan sejumlah KRI lama seperti frigate kelas Van Speijk yang dilengkapi dengan rudal Yakhont buatan Rusia. Sebelumnya, Kemhan tertarik memboyong tiga kapal tempur multi role light frigate dari Inggris.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan pembelian itu tinggal menunggu persetujuan dari pihak Inggris, terutama terkait komponen persenjataannya. "Kita akan mengirim tim untuk memastikan dan memeriksa spesifikasi kapal laut tersebut," kata Purnomo. Namun, Menhan belum bisa memastikan kapan pembelian itu bisa direalisasikan. Alasannya, anggaran yang ada dalam pagu tak mencukupi.(Koran Jakarta/WDN)

Continue reading →

Wamnehan Tinjau Kesiapan Kapal Cepat Rudal Ketiga

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Kabaranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan sejumlah pejabat Kemhan serta TNI lainnya, Kamis (17/1), melakukan kunjungan kerja ke Batam, dalam rangka meninjau kesiapan Kapal Cepat Rudal (KCR) 40 ketiga, yang akan diserahkan pada akhir bulan ini.

Kapal yang diberi nama KRI Beladau-643 tersebut, memiliki spesifikasi teknologi tinggi dengan panjang 44 meter, lebar 8 meter, tinggi 3,4 meter dan sistem propulasi fixed propeller 5 daun serta mampu berlayar dengan kecepatan 30 knot.

KCR - 40 terbuat dari baja khusus bernama High Tensile Steel pada bagian hulunya (lambung). Baja High Tensils Steel ini merupakan produk dalam negeri dari PT. Krakatau Steel. Sementara untuk bagian atasnya, kapal ini menggunakan Aluminium Alloy sehingga memiliki stabilitas dan kecepatan yang tinggi saat berlayar. Kapal yang sepenuhnya di buat di PT. Palindo Marine Shipyard itu, juga dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), diantaranya meriam kaliber 30 mm enam laras sebagai Close in Weapon System (CIWS) atau sistem pertempuran jarak dekat dan Rudal C-705 buatan China.

Selain melihat secara langsung KRI Beladau-643, Wamenhan beserta rombongan juga berkesempatan meninjau Combat Boat hasil produksi PT Palindo Marine Shipyard bekerjasama dengan Balitbang Kemhan RI, yang pengerjaannya sudah memasuki tahap penyelesaian.(DMC/WDN)

Continue reading →

Kemhan Kembali Kirim Tim Negosiasi Kapal Perang Ke Inggris

Jakarta - Pemerintah Indonesia sudah menentukkan plafon harga pembelian kapal tempur.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan sudah mengirim sebuah tim ke Inggris untuk bernegosiasi terkait rencana pembelian kapal perang jenis frigate di negara tersebut. Menurut Purnomo tim yang berasal dari TNI Angkatan Laut dan kementerian pertahanan itu sudah berkali-kali menyambangi Inggris untuk mengecek kapal tempur tersebut.

"Ini masih negosiasi," kata Purnomo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/1).

Menurut Purnomo sebelum memutuskan pembelian nanti, salah satu faktor yang akan dipertimbangkan adalah harga. Pemerintah Indonesia, menurutnya, sudah menentukkan plafon pembelian kapal tempur itu dan tim akan berusaha menyesuaikan dengan yang dipatok.

"Ini masih negosiasi soal harga," jelas Purnomo lagi.

Karena itu, menurut dia, spesifikasi kapal perang tersebut saat ini belum bisa dipastikan.(Berita Satu/WDN)

Continue reading →

Indonesia Berharap Kerjasama Pertahanan Dengan Rusia Semakin Erat

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (16/1), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia untuk Indonesia HE Mr. Mikhail Yurievich Galuzin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Saat menerima kunjungan Dubes Rusia, Wamenhan didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo dan Sekretaris Ditjen Strahan Kemhan Laksma TNI Uus Kustiwa. Kunjungan Dubes Rusia ini merupakan kunjungan perkenalan sebagai Duta Besar Rusia yang baru sejak awal minggu ini. Wamenhan berharap hubungan baik kedua negara dapat terus terjaga terutama dengan Kementerian Pertahanan.

Dubes Rusia menyatakan bahwa hubungan pertahanan Indonesia-Rusia merupakan komponen yang sangat penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Karena itu, Dubes Rusia berharap dapat melanjutkan hubungan baik dan kerjasama-kerjasama penting yang telah terjalin antara kedua negara.

Sementara itu, Wamenhan meyakini bahwa Duta Besar Rusia yang baru akan dapat cepat menyesuaikan diri dengan Indonesia karena dari latar belakang penugasannya pernah menangani Asia Tenggara. Wamenhan juga menjelaskan bahwa dirinya lah yang pertama kali menandatangani piagam kerjasama pertahanan kedua negara di Moskow yang saat itu disaksikan oleh Presiden kedua negara, sehingga Wamenhan merasakan peningkatan hubungan pertahanan antara kedua negara yang cukup signifikan.

Hubungan pertahanan antara Kemhan RI dan Kementerian Pertahanan Rusia telah memberikan banyak manfaat terutama dalam bidang pengadaan Alutsista untuk TNI. Wamenhan memberikan saran agar kerjasama pertahanan yang ditandatangani diperluas tidak hanya dalam bidang logistik pertahanan tetapi juga kegiatan pertahanan secara luas.

Kementerian Pertahanan RI siap melakukan pertemuan lebih lanjut untuk memformulasikan suatu dokumen kerjasama kegiatan di bidang pertahanan dan militer sebelum Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir pada tahun 2014 nanti. Kerjasama yang lebih luas ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama pertahanan tidak hanya dalam satu aspek pertahanan saja. Wamenhan berharap kerjasama tersebut meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan dan TNI.

Mengenai perluasan cakupan bidang kerjasama pertahanan, Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyatakan hal itu dapat dibicarakan dalam Sidang Komisi bersama kerjasama pertahanan kedua negara yang akan dilaksanakan pada minggu depan di Jakarta. Dubes Rusia berharap sidang komisi bersama ini dapat membuahkan hasil dalam rangka memperluas kerjasama pertahanan kedua negara. Dubes Rusia mendukung kemungkinan perluasan kerjasama pertahanan dalam hal peningkatan potensi-potensi militer yang diwujudkan dalam kegiatan bersama militer kedua negara.(DMC/WDN)

Continue reading →

Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyebut pengajuan dana optimalisasi alutsista diajukan oleh Mabes TNI. Kemenhan berfungsi sebagai fasilitator dikarenakan sebagai pengguna anggaran.

"Dana optimalisasi bukan kita. Kita hanya menunggu," ujar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di kantor Wakil Presiden, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).

Pengadaan alutsista diajukan oleh Mabes TNI melalui Kemenhan. Hal ini dikarenakan Kemenhan sebagai pengguna anggaran yang membawahi Mabes TNI.

"Kebutuhan itu diajukan oleh TNI dan diproses oleh DPR dan Kemenkeu," terangnya.

Untuk anggaran tahun 2013 ini, Kemenhan kembali menyerahkan kepada TNI terkait pengajuan anggaran optimalisasi. "Itu kembali kepada TNI apakah mereka meminta," ucapnya.

Purnomo menyebutkan, fungsi Kemenhan sebagai pembangunan kekuatan, sedangkan untuk penggunaan kekuatan ada di tangan TNI. "Pembinaan kekuatan ada di AL, AD, dan AU," sebutnya.(DETIK/WDN)

Continue reading →

Komisi I : Kami Berharap Kemhan Dan TNI AD Kaji Pembelian Apache

Jakarta - Komisi I DPR RI berharap Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI AD dapat mengkaji lebih mendalam lagi rencana pembelian heli serbu dari Amerika Serikat, Apache. Kajian dilakukan dari segi anggaran, urgensi, dan manfaatnya dalam kondisi saat ini.

Kepada JurnalParlemen, Jumat (11/1), Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, pembelian itu sejauh ini akan menggunakan anggaran reguler TNI AD. "Anggarannya akan dibebankan ke belanja rutin TNI AD. Sehingga itu akan sangat mengganggu pemenuhan kebutuhan operasional rutin TNI AD sendiri, karena jumlahnya besar," ujarnya.

Kedua, kata Mahfudz, dalam perkembangannya ternyata ada kenaikan harga yang cukup fantastis, hingga mencapai di angka 70 juta dolar AS per unitnya. "Saya tidak tahu apakah kenaikan harga Apache ini karena persoalan paket kontraknya memasukkan elemen-eleman lainnya atau apa. Itu yang nanti masih akan didalami di Komisi I melalui Panja Alutsista."

Peningkatan harga ini, menurut Mahfudz, tentu akan semakin membebani anggaran TNI AD. Apalagi, hingga saat ini juga belum ada kepastian bahwa Kemenkeu akan menutup pos itu untuk menggantikan alokasi belanja rutin yang sementara ini dibebankan untuk pembelian Apache. "Jadi menurut saya, karena dua hal itu menjadi penting bagi Kemhan dan TNI AD untuk kembali mengkaji lagi lebih dalam," ujarnya.

Selain itu, kata Mahfudz, jika dilihat skala prioritas, sebenarnya pembelian Apache tidak terlalu mendesak. "Kita bisa alihkan pada kebutuhan yang lebih multifungsi, seperti pembelian helikopter angkut Chinook. Karena itu juga bisa dipakai untuk kendaraan angkut sekaligus juga sebagai pesawat yang dioperasikan selain perang, seperti dalam penanggulangan bencana alam," jelas Mahfudz.

Mahfudz mengakui, di APBN 2013, rencana pembelian Apache telah dimasukkan dalam program pengadaan TNI AD. Namun, rencana tersebut hingga kini belum pernah secara resmi dan khusus dibahas Komisi I. "Saya kira Komisi I nantinya juga akan mencoba mendetailkan pembahasannya dalam rencana pembelian alutsista 2013 ini," ujarnya.

Hal itu penting agar dapat dipastikan TNI AD tidak terganggu secara anggaran. Juga agar hal itu tidak terus menambah beban kredit ekspor. "Karena salah satu arahan Presiden kan ternyata harus meminimalkan kredit ekspor."

Seperti diketahui, Kemhan pada 2013 ini tetap akan melanjutkan rencana pembelian helikopter Apache dari AS. Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH 64 D itu sudah dikabulkan oleh Kongres AS.(Jurnal Parlemen/WDN)

Continue reading →

Kemhan Lanjutkan Pembelian Helikopter Apache

Jakarta - Kementerian Pertahanan akan tetap membeli helikopter Apache dari Amerika Serikat. Harga yang mahal tidak menyurutkan niat pemerintah. "Harganya memang sangat mahal, kami harus mempertimbangkan kekuatan anggaran," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo kepada Tempo, Rabu, 9 Januari 2013.

Harga mahal itu, kata Ediwan, adalah konsekuensi dari pemerintah Amerika Serikat. "Mereka ingin standar keselamatan yang tinggi. Tidak mau kalau helikopter itu jatuh di sini (Indonesia) dan merugikan citra mereka," kata dia.

Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH 64 D itu sudah dikabulkan oleh kongres negeri Abang Sam. "Congress notification sudah kami terima, kini tinggal tunggu persetujuan DPR kita," kata Ediwan.

Untuk menyiasati mahalnya harga heli Apache, Kementerian akan menyesuaikan perencanaan anggarannya. "Kami akan sesuaikan pos anggaran yang lain agar bisa mencukupi."

Harga per unit heli Apache sendiri diperkirakan mencapai US$ 40 juta. Kementerian Pertahanan dan TNI AD sebelumnya sudah menandatangani kontrak pengadaan heli serbu dan heli serang dengan PT Dirgantara Indonesia. Kontrak tersebut masing-masing bernilai US$ 90 juta dan US$ 170 juta.(TEMPO/WDN)

Continue reading →

Menhan: Anggaran Diblokir tak Pengaruhi Program Alutista

Jakarta - Pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan kongkalikong sebagaimana laporan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam tidak akan mengganggu program alutsista (alat utama sistem pertahanan).

Menteri Pertahan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp678 miliar di luar alutista utama. Jumlah itu untuk alutista cadangan.

"Ada alutsista pendukung. Itu yang masuk Rp678 miliar. Mesti dipisah dengan dukungan masterlist. Kalau alutsista sendiri bisa dipercepat dan bisa dua renstra (rencana strategis)," kata Purnomo, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Rabu (9/1/2012).

Ditempat yang sama, Panglima TNI Agus Suhartono menjelaskan, blokir anggaran TNI oleh Kemenkeu bukan berarti semua anggaran TNI tidak bisa digunakan. Anggaran yang diblokir memang diajukan TNI dan untuk kebutuhan TNI. Namun, tidak masuk pada program alutista utama.

Dia mengatakan, pembelian alutsista utama adalah untuk menambah kekuatan pertahanan. Sementara, alutsista cadangan atau yang diblokir tersebut adalah untuk mengganti peralatan yang sudah ada.

"Di samping pengadaan alat baru TNI juga meningkatkan alutista yang ada. Kalau alat komunikasi tidak bisa digunakan, maka harus pakai yang baru," jelas Agus.

Pada prinsipnya, Agus mengatakan anggaran Rp678 miliar tersebut dibutuhkan TNI. "Alat-alat itu dibutuhkan apalagi sistem keterbukaan informasi alat-alat komunikasi canggih. Kalau ada berita TNI bisa disadap, makanya kami juga berpikir," jelasnya.

Sebelumnya, Seskab Dipo Alam menyurati Menkeu Agus Martowardjojo soal pemblokiran anggaran. Pemblokiran diduga atas perintah Seskab terkait tudingan adanya kongkalikong dengan DPR.(INILAH/WDN)

Continue reading →

Komisi I : Dana Optimalisasi Kemenhan Tak Cair, Siapa Merugi?

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi menyayangkan anggaran optimalisasi Kementerian Pertahanan tidak dapat dicairkan karena masih diblokir Menteri Keuangan atas permintaan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dana itu mestinya turun sebelum tutup tahun 2012.

Dalam raker gabungan Komisi I DPR dengan Kemenhan, Kemenkeu dan Seskab sebelum masa reses lalu, DPR sudah meminta Menkeu segera mencabut tanda bintang pada anggaran tersebut. Pencabutan tanda bintang sama dengan permintaan mencairkan dana.

Tetapi, Menkeu Agus Martowardojo masih enggan mencairkan dana karena menunggu datangnya dokumen pencabutan tanda bintang. Dokumen dimaksud harus berasal dari Seskab Dipo Alam karena dialah yang meminta pembubuhan tanda bintang. Tanpa dokumen itu, Menkeu Agus tak punya alasan mencairkan dana kendati program optimalisasi Kemenhan sudah disetujui DPR.

Menurut Helmy, DPR memberikan dukungan sepenuhnya bagi TNI untuk memodernasi alutsistanya demi mewujudkan kekuatan pertahanan minimum pada 2014. Persetujuan terhadap anggaran tambahan atau dana optimalisasi yang diajukan Kemenhan sebesar Rp 678 miliar adalah bentuk dukungan DPR. Celakanya, dukungan parlemen justru terganjal problem internal pemerintah.

"Masyarakat bisa menilai sendiri siapa sesungguhnya yang tidak konsisten mewujudkan modernisasi alutsista TNi. Siapa yang tak mendukung penguatan TNI guna menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI. DPR sudah menyetujui penggunaan anggaran, tapi di internal pemerintah sendiri tidak kompak dan suara antarlembaga terpecah-pecah," kata Helmy Fauzi di Jakarta Selasa, 1 Januari 2013.

Nasi sudah menjadi bubur. TNI tak bisa menggunakan dana yang sudah telanjur diblokir. Kalaupun Menkeu atas permintaan Seskab sudah mencabut tanda bintang pada tahun 2013 ini, dana tetap tak boleh digunakan. TNI melalui Kemenhan harus mengulang pengajuan persetujuan kepada DPR. Pengulangan proses ini dilakukan karena dana optimalisasi Kemenhan bukan termasuk program tahun jamak alias tidak boleh dicairkan di luar tahun peruntukannya.

"Kalau programnya dilaksanakan tahun 2013 berarti harus dibahas ulang di DPR. Jelas, yang dirugikan adalah pihak Kemenhan. Sebab, program 2012 dianggap tidak terealisasi. Secara umum masyarakat kena imbas karena belum bisa menikmati tahapan modernisasi alutsista untuk menjaga NKRI akibat program pemerintah tidak berjalan," kata Helmy.

Menteri Agus Martowardojo, Senin (31/12) di Balai Kartini Jakarta, mengatakan bahwa dana optimalisasi Kemenhan belum dicabut. Tetapi dana tersebut tidak kemudian hangus. Tetap dapat digunakan di tahun berikutnya. Hanya, "Memang mesti dibahas lagi lebih dahulu dengan DPR."(Jurnalparlemen/WDN)

Continue reading →

Refleksi 2012, Langkah Awal Kemandirian Bangsa

Jakarta - Walau tidak mencolok ditengah ingar-bingar kasus korupsi dan karut-marut parpol, sebagai anak bangsa sibuk membangun negara. Perlahan tapi pastim, industri pertahanan Indonesia mulai menyeruak. Industri pertahanan tidak hanya bersifat strategis untuk pertahanan, tetapi juga fundamental bagi perkembangan teknologi asli suatu bangsa.

Perkembangan penelitian dan pengembangan industri pertahanan yang dikoordinasikan oleh Litbang Kementerian Pertahanan dengan bangga dipaparkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (27/12), sebagai salah satu bahan refleksi 2012. Purnomo menyebutkan deretan produk seperti Warhead caliber 200 milimeter (mm), penyempurnaan pesawat terbang tanpa awak (PTTA), model kapal selam tanpa awak, pesawat tempur KF-X/IF-X, prototipe kendaraan Rantis (kendaraan taktis) 5 ton 6x6, peluncur roket caliber 122mm, prototipe munisi caliber 105 mm Exercise, prototipe combat boat, prototipe roket jarak 100 km ground to ground dan prototipe smart bomb.

Salah satu yang masih segar dalam ingatan adalah uji coba pesawat terbang tanpa awak, Wulung, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Oktober 2012. Saat itu, ada enam prototipe pesawat terbang tanpa awak berjejer dipamerkan. Ini merupakan hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak 2005.

Selain Wulung juga ada tipe Sriti dan Gelatik serta Alap-alap untuk jarak sedang. Ada juga yang lebih besar, yaitu Puna Gagak, Puna Pelatuk, dan Puna Wulung, yang bisa mencapai jarak 73 km. selain untuk kelengkapan kapal perang, pesawat terbang tanpa awak ini juga bisa untuk memantau perbatasan.

“Untuk pesawat terbang tanpa awak, prototipe kita sudah selesai. Sekarang tinggal memasuki tahap produksi,” kata Kepala Balitbang Kemhan Eddy Siradj, Jumat. Ia mengatakan, pesawat terbang tanpa awak hanya salah satu dari target konsorsium dari sejumlah instansi, seperti Kemhan, BPPT, universitas, LAPAN, industri-industri strategis seperti PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia, serta PT Pindad. “Kami sekarang sedang mempelajari pembuatan kapal selam tanpa awak, tapi masih dalam studi literatur. Namun, akan siap beberapa tahun lagi untuk dieksekusi, “ kata Eddy.

Jumat kemarin, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoedin pun berkunjung ke PT PAL di Surabaya, Jawa Timur. “Area di PT PAL ini dipersiapkan menjadi pusat alih teknologi untuk membangun kapal selam, “ katanya. Kemhan memang menargetkan dapat memproduksi kapal selam pada 2016 hasil alih teknologi dari Korea Selatan. Pemerintah mengalokasikan dana penyertaan modal Rp. 1,5 triliun kepada PT PAL untuk membangun area produksi dan pemeliharaan kapal selam.

Sjafrie mengungkapkan, Indonesia sepakat membeli tiga kapal selam dari Korea Selatan dengan sistem alih teknologi. Dua kapal selam dibuat di Korsel, sementara satu lagi diproduksi di PT PAL.

Kapal selam bertenaga diesel yang dibeli dari Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DMSE) itu masing-masing berbobot 1.400 ton dengan panjang 61,3 meter. Nilai kontrak untuk tiga kapal selam itu mencapai 1,1 miliar dollar AS. “Minimal kita sudah punya target untuk membangun maintenance facilities (fasilitas pemeliharaan) lebih dahulu, “ ujar Sjafrie. Pada 2024, Indonesia akan memiliki 12 kapal selam.

Menurut Direktur Utama PT PAL M Firmansyah Arifin, 206 tenaga ahli dari PT PAL dikirim ke Korea Selatan pada awal 2013 selam setahun sebagai bagian dari alih teknologi pembuatan kapal selam.

Produksi dalam negeri

Menurut Purnomo Yusgiantoro, untuk ke depan, program kerja sama sarana pertahanan dengan didukung industri pertahanan. Diutamakan produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Tentunya tidak mudah. Sistem dan budaya riset belum mengakar.

Eddy Siradj mengatakan, dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional disampaikan cetak biru riset pengembangan industri pertahanan. Dalam dokumen tersebut ada 23 produk mulai dari teknologi karbon komposit, radar, pesawat tempur, sampai kapal selam. Beberapa dari produk itu bersifat stragegis, seperti pembuatan pesawat tempur KF-X/IF-X, yang merupakan kerja sama dengan Korea Selata yang prototipenya selesai pada 2020.

Untuk pengembangan industri pertahanan ini, salah satu actor penting yang juga akan banyak berkorban adalah TNI. Dalam pembuatan K/I FX, misalanya, pilot-pilot pesawat tempur TNI AU ikut sejak awal perancangan. Pasalnya, kebutuhan TNI AU yang dipengaruhi doktrin dan kondisi alam tidak sama dengan AU Korea Selatan. Karena itu, walau dibangun bersama, akan ada perbedaan pesawat tempur yang dihasilkan.

Dengan adanya Komite Kebijakan Industri pertahanan (KKIP) yang diketuai langsung Presiden Yudhoyono, segala kendala sektoral diharapkan bisa tembus. Selama ini, setiap institusi mengadakan riset sendiri, padahal produknya sama. Anggaran juga bisa difokuskan. Kerja sama dengan swasta juga dibuat sistematis, yaitu sesuai UU Industri Pertahanan yang disahkan pada November 2012, integrator tetap dipengang oleh industri strategis. Misalnya, pembuatan kapal perang sudah dilakukan di galangan kapal swasta di Batam. Namun, integrasi sistem persenjataan dilakukan di PT PAL.

Dalam sejarah Negara-negara maju, pembangunan teknologi pertahanan bisa jadi lokomotif untuk perkembangan bangsa. Walau perjalan masih panjang, rezim pasti berganti, beberapa langkah awal sudah dimulai.(KOMPAS/MIK/WDN)

Continue reading →