Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia

Jakarta (MID) - Rusia bertekad semakin aktif menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang pertahanan. Kerjasama ini tidak sebatas jual-beli alat-alat utama sistem pertahanan (alutsista), namun juga latihan militer bersama dan rencana membuat proyek patungan industri alutsista.

Saat masih berbentuk Uni Soviet (USSR), Rusia menjual persenjataannya ke Indonesia tidak lama setelah kedua negara membuka hubungan diplomatik pada 1950. Di tahun-tahun awal, banyak pula personel angkatan laut dan udara Indonesia dikirim ke Uni Soviet untuk menempuh pendidikan.

Namun, hubungan itu terganggu di pertengahan dekade 1960an karena alasan-alasan politis. Kedua negara kembali melanjutkan hubungan di awal dekade 1990an, walau baru berjalan erat satu dekade kemudian karena saat itu masih terhalang beberapa faktor.

Contohnya, pembicaraan soal jual-beli jet tempur Rusia Sukhoi-30 ke Indonesia sudah berlangsung sejak 1997. Namun jual-beli itu baru disepakati pada 2003.

Eratnya kembali kerjasama pertahanan Rusia-Indonesia banyak terbantu berkat rengganggnya hubungan serupa antara Indonesia dengan Amerika Serikat di akhir dekade 1990an. Kerenggangan itu muncul setelah Washington menjatuhkan embargo penjualan senjata ke Jakarta karena menilai Indonesia saat itu melanggar Hak Asasi Manusia di Timor Timur, yang kini bernama Timor Leste sejak menjadi negara berdaulat pada 2002.

Embargo senjata AS ke RI itu, berikut suku cadang, berlangsung selama 1999-2005. AS mengakhiri embargo ketika Presidennya saat itu, George W Bush, menganggap Indonesia termasuk mitra penting memerangi terorisme.

Setelah mencabut embargo, AS pun terlihat aktif menawarkan mesin-mesin perangnya kepada Indonesia. Pada 2011, AS sepakat mengirim 24 unit jet tempur bekas tipe F-16 seri C/D blok 25 kepada Indonesia secara cuma-cuma, kecuali untuk biaya pemutakhiran (upgrade).

Pada akhir 2012, AS dan Indonesia berunding untuk jual-beli helikopter serbaguna UH-60 Black Hawk dan helikopter tempur AH-60D buatan Boeing.

Namun, belajar dari embargo AS itu, Indonesia membuka pintu kerjasama seluas-luasnya kepada negara lain, termasuk Rusia, agar tidak lagi bergantung kepada satu pihak dalam pengadaan alutsista. Maka, sejak itu, Indonesia tidak hanya kembali berbisnis senjata dengan AS, namun juga mempererat kerjasama serupa dengan Rusia.

Maka, Indonesia dan Rusia bersepakat soal jual beli jet tempur dan mesin-mesin perang lain. Sejak 2003, Rusia telah mengirim 12 unit jet tempur Sukhoi ke Indonesia dan pengiriman empat unit lagi masih menunggu persetujuan lebih lanjut.

Moskow pun telah menjual sejumlah helikopter militer Mi-35 dan Mi-17 kepada Jakarta. Alutsista lain yang dijual Rusia ke Indonesia adalah kendaraan tempur lapis baja BMP-3F, kendaraan pengangkut personel BTR-80A, serta senapan serbu AK-102.

Untuk membeli persenjataan itu, Moskow pada 2007 memberi fasilitas kredit sebesar US$1 miliar kepada Jakarta. Kerjasama pertahanan di luar jual-beli persenjataan juga telah berlangsung, seperti menggelar latihan bersama memerangi perompak di laut antara pasukan Indonesia dengan Rusia pada 2011.

Kerjasama kedua negara juga mencakup kemitraan Rusia dengan ASEAN. Pada Juli 2004, Rusia dan ASEAN menyapakati deklarasi memerangi bersama terorisme.

ASEAN dan Rusia pun menggelar pertemuan tahunan dan kelompok-kelompok diskusi di bidang keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, pengobatan militer, operasi penjaga perdamaian , dan pemberantasan ranjau darat.

Baru-baru ini Rusia menawarkan bantuan ke Indonesia membangun sistem pertahanan udara. Saat ini, Indonesia hanya memiliki rudal-rudal pertahanan SAM (surface-to-air missile) jarak dekat. Industri Pertahanan

Maka, Viktor Komardin dari perusahaan ekspor senjata-senjata Rusia (Rosoboronexport) mengungkapkan bahwa Moskow akan menjual perangkat sistem SAM sekaligus membantu mempersiapkan jaringan pertahanan udara.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menilai kerjasama pertahanan RI-Rusia masih belum maksimal, tidak saja dalam jual-beli alustsita, namun juga di bidang lain seperti pelatihan, dan pendidikan militer.

"Indonesia kini punya undang-undang industri pertahanan yang menyatakan bahwa pembangunan industri pertahanan bisa berlangsung melalui kerjasama internasional. Maka, ada ruang bagi Rusia untuk bekerjasama dengan Indonesia, terutama dalam beberapa platform senjata tertentu. Kedua negara perlu bernegosiasi soal ini," kata Prasetyono.(Vivanews/WDN)

Continue reading →

Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?

Jakarta (MID) - Di tengah semangat pemerintah Indonesia melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, rencana mendatangkan senjata bekas pakai dari luar negeri kembali memantik debat.

Dalam rancangan Kementrian Pertahanan hingga 2014, mulanya akan datang enam pesawat jet F16 asal AS. Tetapi saat negosiasi berjalan, rencana berubah.

"(Anggaran) yang tadinya kita pakai untuk membeli enam pesawat F16, sekarang kita pakai meng-upgrade yang 24, ini belum tapi sekarang kita di-offer 10 lagi ," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Pilihan mendatangkan pesawat bekas pakai menurut Menhan tak berisiko sebesar klaim pengkritik kebijakan ini.

"Kalau pesawat itu dia tidak brand new pun kalau dia sudah di-upgrade engine-nya ya bagus, avionic dan airframe bagus, itu sudah cukup," tegas Purnomo.

Bagaimanapun para pengkritik beralasan rekondisi belum tentu mengatrol kemampuan pesawat seperti kualitas baru.

Selain itu usia pesawat bekas pakai yang sudah uzur justru merugikan TNI karena ongkos pemeliharaan yang lebih besar.

"Pemeliharaan dan rekondisinya kan besar juga biayanya. Bukan canggih dipakai, nanti malah membebani," kata TB Hasanuddin, anggota Komisi Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan.

Hasanuddin mencontohkan dalam kasus rencana pembelian pesawat F16 itu, anggaran justru melampaui pagu karena tiba-tiba banting setir pada pesawat bekas.

"Anggarannya untuk 6 pesawat kan US$600 juta, sekarang rekondisi untuk 24 pesawat malah jadi $700 juta," kritik Hasanuddin.

Tetapi saat diwawancarai BBC Indonesia, juru bicara Kementrian Pertahanan Klik menyatakan biaya upgrade hanya mencapai US$460 juta.

Pilihan hibah

TNI sendiri juga beberapa kali dikabarkan menolak keputusan membeli alat perang bekas pakai negara lain.

"Mabes TNI dan Dephan sekarang saya kira sudah profesional, kalau tidak cocok ya ditolak," kata Djoko Susilo, mantan anggota Komisi Pertahanan DPR yang kini menjadi Duta Besar untuk Swiss.

Saat duduk di parlemen antara 2004-2009, Djoko mengatakan praktik beli alutsista bekas pakai juga terjadi beberapa kali dengan alasan mengirit anggaran.

Tahun 2008 menurut Djoko ada tawaran menggiurkan dari Jerman Timur: pesawat heli BO-108 hanya dilego dengan harga US$70 ribu.

"Usut punya usut ternyata umurnya sudah 25 tahunan dengan ongkos rekondisinya sampai US$2 juta," kata Djoko sambil tertawa.

Tahun ini tawaran satu skuadron pesawat murah bekas pakai asal Korea Selatan, jenis F5, juga ditolak TNI AU.

Meski juga memiliki F5 sejenis, Kepala Staf TNI AU, Marsekal Putu Dunia, mengatakan variannya tak seragam dengan versi Korea.

"Sebagusnya kita tidak terima, tapi terserah. Karena berbeda dengan pesawat (F5) yang kita miliki, kita sudah modifikasi banyak. Dia masih yang lama," tegas Putu.

Putu mengatakan penolakan bukan karena skema pembeliannya, hibah atau bukan, tetapi perbedaan tipe pesawat dianggap akan memboroskan anggaran.

Meski demikian dengan alasan keterbatasan anggaran, skema hibah nampaknya masih akan jadi pilihan penting TNI.

Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.

Pesawat uzur

Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.

"Tadinya kita cukup punya CN295, yang bekerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sudah sangat memprihatinkan saat ini.

Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.

Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.

"Seperti hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia," kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.

Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.

Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.

Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.

"Tadinya kita cukup punya CN295, yang kita kerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sangat memprihatinkan saat ini karena minim dan uzur.

Beberapa kali kecelakaan pesawat milik TNI disebut-sebut akibat peralatan yang sudah terlalu tua.

Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.

Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.

"Seperti Hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia," kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.

Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.

Peluang makelar

Yang juga kerap dipersoalkan dalam belanja alutsista bekas pakai menurut Djoko Susilo adalah lebih terbukanya peluang ketidakberesan.

"Transaksi senjata baru yang dalam kontrak disebut brand new saja dulu kita sering diakali, apalagi bekas. Lebih sulit mengeceknya, kelaikan dan kualitasnya," kata mantan pengurus PAN ini.

Senjata-senjata ini ditawarkan agen, atau lebih sering disebut makelar senjata swasta, yang menurut Djoko bukan berasal dari internal TNI maupun Kementrian, tetapi punya hubungan dekat dengan dua lembaga itu.

"Misalnya mungkin saudaranya Menteri atau Dirjen atau kalangan politik gitu lah."

Praktek para makelar ini menurut Djoko beberapa kali terjadi sampai dengan tahun 2008.

DPR juga sempat dituding jadi sarang calo alutsista di tengah pembahasan anggaran pertahanan tahun 2007, karena masuknya beberapa item senjata yang sebelumnya tak direncanakan.

Komisi I DPR waktu itu menuding Menhan Juwono Sudarsono menebar fitnah tanpa bukti.

Adalah Juwono juga yang kemudian menetapkan pakta integritas dan menyusun Buku Putih Pertahanan 2008, sebagai acuan pengadaan alutsista hingga 2024 agar tidak muncul pembelian senjata di luar rencana.

"Saya kira Dephan sudah jauh lebih baik setelah itu," kata Djoko yang sempat menyebut Juwono 'kurang ajar' akibat kontroversi itu.

Tetapi boleh jadi sepak terjang makelar senjata belum benar-benar berakhir.

Saat membuka Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan Februari lalu, Presiden Yudhoyono tiba-tiba menyebut soal kebiasaan penggelembungan anggaran dan 'kongkalikong' pengadaan alutsista.

Tiga bulan kemudian -saat menerima KASAD baru pengganti Jendral Pramono Edhie Wibowo, Presiden berpesan agar Jendral Moeldoko membereskan urusan kongkalikong itu.

"Langkah-langkah dalam penertiban pengadaan alutsista dan keuangannya harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, sehinggga tidak ada kesan penggunaan anggara yang kurang tepat," kata Pramono menirukan pesan SBY.(BBC/WDN)

Continue reading →

Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista

Jakarta (MID) - Setelah nyaris mati suri dalam 15 tahun, modernisasi peralatan tempur Indonesia kini diklaim berjalan secara progresif.

Hingga habis masa pemerintahan Presiden SBY pada 2014, ditargetkan modernisasi sudah menjangkau sedikitnya 30% kebutuhan minimum TNI.

"Dengan dinamika yang terjadi sekarang, (modernisasi) bisa dipercepat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Ia mencontohkan beberapa rencana yang berjalan justru lebih cepat dari target.

Pembangunan kekuatan pesawat jet F16 asal Amerika Serikat, misalnya, dari rencana hanya menambah enam pesawat baru ternyata Klik justru akan direalisir menjadi 24, meski bekas pakai.

"Ini belum sekarang kita di-offer 10 lagi," tambah Purnomo.

Demikian pula Hercules, yang mulanya belum masuk rencana 2013, karena hanya akan diisi dengan pesawat CN295 buatan Airbus Military dan PTDI, kini akan akan ditambah 10 buah juga bekas pakai dari Australia.

Percepatan sangat mungkin

Dengan 34 pesawat F16 dan 10 Hercules ini, Purnomo yakin postur kemampuan tempur TNI akan sangat berubah.

"Ditambah dengan yang sudah kita punya saat ini, kita akan menjadi amat kuat," janjinya dengan menggunakan ebagian pernyutaannya dalam bahasa Inggris.

Di darat, TNI juga akan berubah dengan tampilan antara 100-130 unit Klik tank Leopard asal Jerman yang sudah lama diidamkan TNI-AD.

Pengamat militer dan pengajar pada jurusan Hubungan Internasional UI Andi Widjajanto mengatakan klaim Purnomo bukan isapan jempol.

"Saya kira percepatan sangat mungkin. Dalam Latgab TNI lalu nampak bahwa kekuatan TNI sudah 40%," puji Andi.

Latgab (latihan gabungan) itu dilangsungkan di beberapa titik termasuk Sangatta di Kaltim dan Situbondo di Jatim.

Presiden Yudhoyono sendiri yang melihat langsung jalannya operasi, yang disaksikan pula oleh publik melalui komentarnya dalam situs mikro blog, Twitter.

"Negara kita luas, karenanya kita perlu memiliki kekuatan militer yang handal dan terlatih," kicau Presiden melalui @sbYudhoyono.

Titik terendah

Buku Putih Pertahanan Indonesia yang terbit 2008 menyebut perlunya membangun kekuatan bersenjata dengan terencana.

Target pencapaian minimum essential force (Kekuatan Pertahanan Minimal, KPM) dirancang tercapai pada 2024.

Itu berarti hingga 11 tahun mendatang, Indonesia harus dapat menerima kondisi saat ini, yaitu dengan kekuatan tempur yang bahkan di bawah minimum.

Langkah panjang ini menurut Andi perlu untuk mengembalikan TNI sebagai kekuatan bersenjata yang disegani di ASEAN maupun di dalam negeri.

Sejak dibelit krisis moneter tahun 1997, kekuatan ABRI (saat itu) hampir compang-camping.

"Ke luar pengaruh kita diambil oleh Malaysia dan Singapura, sedang ke dalam kita terpaksa melepas Timor Timur tahun 1999," tambah Andi.

Sebagai kekuatan bersenjata yang menjadikan 'NKRI harga mati' sebagai acuan dasar, lepasnya Timtim menurut Andi menandai 'titik terendah TNI' saat itu.

"Praktis (pertahanan) kita tak punya daya tawar sama sekali."

Kekuatan rendah juga sangat merugikan Indonesia secara ekonomi.

Dari kasus pencurian ikan di laut perbatasan saja menurut Kementrian Perikanan menggerogoti potensi pendapatan negara hingga Rp30 triliun per tahun.

Harap maklum, sampai 2012 Indonesia baru punya 24 kapal patroli memadai.

"Padahal wilayah maritim kita besar sekali, jadinya kita diremehkan nelayan asing pencuri ikan," kata anggota Komisi Pertahanan DPR, TB Hasanuddin.

Interoperabilitas

Pemerintah SBY kemudian menggenjot angka belanja senjata, yang sampai 2024 diharapkan mencapai titik idealnya, sekitar Rp170 triliun per tahun atau setara dengan 1,5% dari APBN.

Meski nampak sangat besar, secara persentase angka ini masih kalah dari total belanja alutsista Singapura dan Malaysia yang berkisar 2-3% dari total PDB.

Meski demikian, menurut Andi Widjajanto bila diteruskan sesuai rencana, kekuatan pertahanan Indonesia akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia.

"KPM 2024 kalau dibandingkan tahun 2000 itu 5-6 kali lipat. Itu pun kita saat itu masih menyebutnya minim, baru mau mulai membangun postur riil," tegasnya.

Tetapi dengan strategi pembelian senjata dari berbagai negara sekaligus, masalah lain muncul: bagaimana TNI memadupadankan penggunaan berbagai senjata itu?

Sistem senjata dari satu negara biasanya punya sistem komunikasinya sendiri, kata TB Hasanuddin, yang sebelumnya sempat berkarir di TNI selama 25 tahun.

"Kemarin (di arena Latgab) saya lihat prajurit darat pegang radio untuk pesawat, radio lagi untuk tank, radio untuk lain lagi. Nanti bisa-bisa dia harus bawa 6-7 radio repot sekali," kata Hasanuddin sambil tertawa.

Interoperabilitas, atau padu-padan sistem operasi bersamaan, memang jadi tantangan kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

"Tugas Panglima TNI untuk dapat melihat bagaimana alutsista itu dapat terkait satu dengan yang lain," kata Purnomo.

Kemampuan memecahkan persoalan ini menurut pengamat pertahanan CSIS, Iis Gindarsah, akan sangat menentukan masa depan pertahanan Indonesia.

"Karena TNI sedang bergerak menuju rightsizing, merampingkan pasukan sesuai kebutuhan," kata Gigin.

"Dengan demikian nantinya pertahanan kita akan lebih banyak diawaki oleh alutsista yang canggih, dengan personel yang lebih sedikit tapi mumpuni."(BBC/WDN)

Continue reading →

Meristek Yakin Indonesia Kurangi Ketergantungan Alutsista Dari Luar Negeri

Jakarta (MID) - Kebutuhan alat utama system pertahanan (alutsista) Indonesia bisa dipenuhi oleh Kementerian Ristek . Berbagai inovasi dan rakitan teknologi kementerian riset sangat layak mendukung kebutuhan alutsista dalam negeri.

“Kita sudah pakai produk-produk pertahanan hasil inovasi Kementerian Ristek,” papar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro usai membuka Pameran dan Peluncuran Produk Teknologi Hankam dan Kedirgantaraan, dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-18 bertema ‘Inovasi Untuk Kemajuan Bangsa’, Senin.

Menurut Purnomo, produk alutsista dari Kemenristek tidak perlu diragukan lagi. Seperti Rantis Komodo 4×4 yang sudah diuji coba, saat ini sudah dipesan untuk digunakan mendobrak kegiatan operasi militer dan teroris.

Menristek Gusti Muhammad Hatta menambahkan, hasil teknologi anak bangsa ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di dalam negeri, bisa juga dijual ke negara lain. Untuk lebih bagus lagi hasil-hasil produk teknologi Hankam ini diproduksi massal. “Tantangan selanjutnya bagaimana meningkatkan kandungan lokal bahan-bahan pembuatan teknologi ini,” katanya.

Dalam pameran tersebut ITB menampilkan tricopter dan flying car. BPPT memamerkan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) dalam tiga varian, yaitu Wulung, Alap-alap, dan Sriti, yang sudah dipesan Kementerian Pertahanan.

Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lapan) menampilkan UAV LSU 02, roket R-HAN 122, dan Satelit Lapan A2. Roket R-HAN 122, kata Purnomo, bisa menjangkau jarak lebih dari 150 km. PT Pindad, memamerkan Rantis Komodo 4×4, Sniper rifle, dan Cloud Seeding Agent Club. PT LEN membawa produk-produk Combat Management system (CMS), Tactical Data Link Solution (LenLink) dan Radar Processing and Display console.

Sedangkan KSW500 Steel Plate atau Baja Tahan Peluru ditampilkan PT Krakatau Steel. PT Dirgantara Indonesia akan menampilkan beberapa maket pesawat, di antaranya N 212, N 235, N 295, dan N 219. Terakhir, PT Dahana akan menampilkan Dayaprime Pentolite Booster.

“Pameran ini memperlihatkan berbagai capaian kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. Indonesia sudah menyadari pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu-satunya lokomotif bagi kemajuan bangsa di masa depan,” pungkas Menristek.

Continue reading →

TNI AU Akan Melakukan Pengadaan Peluru Kendali Jarak Menegah

Yogyakarta (MID) - TNI Angkatan Udara (AU) menargetkan penambahan 88 pesawat tempur, angkut, dan latin, pada 2014. Pesawat-pesawat tersebut akan melengkapi alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang sudah ada.

“Pesawat yang akan datang di antaranya T50 dan pesawat latih Grop,” ungkap KSAU, Marsekal TNI IB Putu Dunia.

Sementara untuk pesawat tempur adalah F16, Sukhoi, dan Super Tucano dan pesawat jenis angkut, yakni CN295, Hercules, serta pesawat rotor atau helikopter.

“Pesawat itu diharapkan sudah ada di Indonesia tahun depan,” tegasnya.

Selain pesawat, lanjur dia, TNI AU juga akan melengkapi alutsista modern, seperti radar pertahanan udara, peluru kendali jarak sedang, dan pesawat tanpa awak.

Strategi lain dalam membangun kekuatan TNI AU, yakni mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengawaki alutsista tersebut.

“Konsekuensi dengan bertambahnya alutsista ini yaitu harus menyiapkan SDM lebih banyak, terutama penerbang,” ungkapnya.

Menurut IB Putu Dunia, TNI Au menargetkan setiap tahun ada 40 penerbang baru, baik berasal dari lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) maupun prajurit sukarela dinas pendek (PSDP).

Selain mendidik di sekolah penerbang (Sekbang), TNI AU juga mengirim prajurit ke luar negeri.

“Dengan langkah ini, untuk penerbang maupun yang mengawaki alutsista lainnya akan terus bertambah setiap tahun,” tandasnya.(OKEZONE/WDN)

Continue reading →

Komisi I : Pemotongan Anggaran Kemhan Bisa Ganggu Target MEF 2014

Jakarta (MID) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, postur anggaran untuk program jangka pendek modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, dari 2010-2014, sudah disusun secara matang dengan penyesuaian kondisi keuangan negara.

Seperti diketahui, pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan)pada APBN 2013 ini sekitar Rp 78 triliun. Kata Mardani, anggaran itu memang sudah disesuaikan untuk mencapai postur pertahanan TNI yang memenuhi kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF). Jadi, kalau anggaran dipangkas lagi, pasti akan ada keterlambatan dalam pencapaian target 37-40 persen di tahap satu untuk modernisasi alutsista TNI ini yang direncanakan atau disusun hingga 2024.

Di sela-sela menghadiri raker Komisi I dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro, membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 di Gedung DPR, Senin (10/6), Mardani mengatakan, kebijakan pemerintah yang akan melakukan penghematan anggaran di seluruh Kementerian /Lembaga pada perubahan pembahasan APBN 2013 yang tengah berlangsung di DPR saat ini, dikhawatirkan akan memberi dampak gagal tercapainya road map menuju modernisasi alutsista TNI untuk jangka pendek 2010-2014.

"Karena, belanja pegawa tidak mungkin kita kurangi dengan semangat UMR. Justru kesejahteraan bagi prajurit TNI itu diperbaiki. Yang akan dikurangi pasti belanja modal atau belanja alutsista. Dan itu sama saja kita mengingkari komitmen bersama di awal, ketika dengan gegap gempita Presiden SBY pada 5 Oktober di 2011 menyampaikan akan membangun kekuatan TNI yang kuat dengan anggaran memadai," tegasnya seraya mengatakan karena itu Komisi I sepakat tidak ada pengurangan anggaran untuk 2013 ini.

Kata Mardani, yang lebih berat sebenarnya pagu anggaran Kementerian Pertahanan di 2014. Dari Rp 173 triliun anggaran TNI yang diajukan atau diusulkan Menhan, yang disetujui hanya sekitar Rp 80 triliun atau hanya naik Rp 2 triliun dari pagu anggaran Kemhan di 2013 ini.

"Jadi cuma naik Rp 2 trilunan saja. Jadi, jauh sekali usulan anggaran untuk TNI yang diajukan Menhan ke pemerintah. Padahal, di 2014 nanti kita berharap dapat tercapai dari perencanaan tahap satu dari program modernisasi alutsista TNI tersebut," ujarnya.(Jurnal Parlemen/WDN)

Continue reading →

Alutsista Buatan PT Pindad Dipamerkan Di Lebanon

Jakarta (MID) - Hadirnya beberapa pejabat tinggi UNIFIL (United Nations Interims in Lebanon) di Markas Indobatt (Indonesia Battalion) Kontingen Garuda (Konga) XXIII-G/UNIFIL, memberikan kesempatan bagi Komandan Satgas Indobatt Letkol Inf Lucky Avianto memamerkan produk Indonesia.

Setelah mempromosikan Seni Budaya Indonesia beberapa waktu lalu, Satgas Indobatt juga mempromosikan Alutsista yang digunakan prajurit TNI Konga XXIII-G/UNIFIL dalam Misi Perdamaian di Lebanon.

Beberapa di antaranya yang sempat dipamerkan adalah kendaraan tempur (Ranpur) jenis Anoa 6x6 dan Pistol G2 yang memenangkan kejuaraan menembak kelas dunia, yang semuanya merupakan hasil produksi dalam negeri Indonesia melalui PT Pindad.

Bertempat di Lapangan Soekarno Markas Indobatt UN Posn 7-1, Adshid al-Qusayr, Lebanon Selatan, Alutsista yang diproduksi PT Pindad digelar dan dipamerkan Satgas Indobatt kepada Komandan Sektor Timur Brigjen Fernando Lopez Del Pozo beserta rombongan, di antaranya Chief of Staff Sektor Timur Kolonel Jesus Jimenez saat melakukan kunjungan, Senin (3/6/2013).

Brigjen Fernandoyang sempat menerima penjelasan tentang Kendaraan Tempur jenis Anoa 6x6, juga berkesempatan mengendarai dan berkeliling Markas Indobatt bersama Letkol Inf Lucky Avianto.

"Indonesia melalui Satgas Indobatt, sudah dikenal kontingen lain tentang kesiapan dan alutsista yang digunakan, seperti Anoa dan senjata yang diproduksi sendiri di Indonesia," kata Brigjen Fernando dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com.

Brigjen Fernando memaparkan, Indonesia yang bisa memproduksi ranpur jenis Anoa dan senjata melalui PT Pindad, tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Apa yang dimiliki Indobatt sekarang, merupakan standar dalam melaksanakan misi perdamaian," ujarnya.

Sementara, Dansatgas Indobatt Konga XXIII-G/UNIFIL Letkol Inf Lucky Avianto menyatakan, keunggulan Anoa sudah banyak dirasakan dan diakui dunia, yang juga sudah banyak memesan Anoa.(Tribun/WDN)

Continue reading →

Untuk Perisai Udara, Indonesia Akan Dilengkapi Oerlikon Skyshield

Jakarta - Kementerian Pertahanan tak hanya membeli pesawat tempur untuk memperkuat pertahanan dirgantara Indonesia. Kementerian mengaku telah memesan perisai udara dari pabrik Rheinmetall Air Defence di Swiss. Alat utama sistem persenjataan bernama Oerlikon Skyshield itu berbentuk meriam yang terintegrasi dengan radar pangkalan udara.

"Kita pesan enam unit Oerlikon SkyShield, saat ini dalam proses produksi," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, saat dihubungi Tempo, Selasa, 28 Mei 2013.

Enam unit meriam perisai udara itu dipesan Kementerian Pertahanan dengan harga US$ 202 juta. Namun, TNI AU mesti menunggu cukup lama sebelum menggunakan alutsista baru ini. Pasalnya, Oerlikon Skyshield baru bisa dikirim dari Swiss pada 2015. "Jadi bertahap. Pertama, empat unit tiba tahun 2015, dua unit lagi tiba tahun 2017," kata dia.

Sumber Tempo menyebutkan, Oerlikon Skyshield menggunakan meriam kembar berukuran amunisi 35 milimeter dan rudal anti-serangan udara jarak pendek. Kemampuan meriam memuntahkan 1.000 peluru dalam satu menit dianggap efektif menghancurkan ancaman pesawat tempur dan rudal musuh.

Kemampuan Oerlikon Skyshield semakin mumpuni jika menggunakan amunisi khusus buatan Rheinmetall bernama Advanced Hit Efficiency and Destruction (AHEAD). Jika ditembakkan, peluru ini mampu menyebar membentuk perisai, sehingga presisi tepat sasaran mencapai lebih dari 90 persen.(TEMPO/WDN)

Continue reading →

Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat

Jakarta - Pengamat Militer dari Universitas Muhammadiyah Malang Muhadjir Effendy mengatakan, sebaiknya pemerintah membeli alat utama sistem senjata (alut sista) yang bisa dikonversi untuk membantu warga sipil dalam keadaan darurat, Senin, (27/5). Misalnya, ujar Muhadjir, pemerintah membeli kapal perang yang bisa digunakan untuk mengangkut warga untuk mudik pada saat lebaran. Sebab saat lebaran banyak warga yang tidak terangkut kendaraan umum karena tiket habis.

Pemerintah, kata Muhadjir, juga harus membeli tank-tank yang bisa digunakan untuk menyelamatkan warga yang terkena musibah gunung meletus. Terdapat tank-tank khusus yang tahan terhadap panasnya lahar.

Negara-negara maju lainnya seperti Inggris dan Cina sudah memiliki alutsista yang berfungsi membantu rakyat sipil dalam keadaan darurat. Sehingga alutsista tersebut terus berguna walapun negara tidak dalam keadaan perang,” kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, Indonesia memiliki 500 ribu tentara yang tidak pernah perang. Sebaiknya para tentara tersebut dilibatkan dalam aksi sosial untuk menanggulangi bencana maupun memperbaiki berbagai sarana publik di masyarakat.

Kekuatan militer yang tidak pernah digunakan, kata Muhadjir, akan menjadi idle capacity. Tentara sering latihan perang terus namun tidak pernah perang.

Ini, lanjut Muhadjir, menimbulkan sejumlah oknum tentara merasa bosan. Salah satu akibatnya, kejadian di Lapas Cebongan. “Jika dilatih perang terus namun menganggur, maka hasil pelatihan bisa digunakan untuk hal-hal negatif,”katanya.(Republika/WDN)

Continue reading →

Komisi I : Kerja Sama Alutsista dengan Inggris Harus Dibatalkan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tb Hasanuddin mendesak pemerintah agar membatalkan kerja sama alutsista dengan Pemerintah Inggris. Hal ini dikarenakan negara kerajaan itu telah menghina bangsa Indonesia dengan membiarkan berdirinya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford.

“Pernyataan hormat mereka (Inggris) terhadap keutuhan NKRI hanya di mulut, padahal kenyataannya tidak,” kata Hasanuddin, Ahad (12/5).

Menurutnya, keputusan pemerintah tetap melanjutkan kerja sama ini dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan alutsista, tidak bisa dibenarkan. Pasalnya, Inggris bukan satu-satunya negara yang memiliki peralatan militer yang bagus. “Masih ada Perancis, Rusia, dan negara-negara lain yang punya alutsista lebih baik dari Inggris,” tuturnya.

Karena itu, sebelum persoalan kantor OPM tersebut benar-benar dituntaskan, kata Hasanuddin, Pemerintah Indonesia seharusnya bisa bersikap tegas dan menekan Inggris. Apalagi, negara itu saat ini membutuhkan dana banyak untuk pemulihan ekonomi mereka yang tengah dilanda krisis.

Hasanuddin mengatakan, sikap Inggris yang mengizinkan pendirian kantor OPM di Oxford jelas-jelas telah mencederai hati rakyat Indonesia. “Bagaimana kalau seandainya di Indonesia juga dibangun kantor perwakilan kelompok separatis Irlandia Utara? Pasti Inggris juga tidak akan terima itu,” ucapnya.

Seperti diketahui, Jumat (10/5) lalu, Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro menyatakan keberadaan kantor perwakilan OPM di Oxfrod tidak merusak kerja sama alutsista antara Indonesia dan Inggris. Hal ini dibuktikan dengan disepakatinya pembelian tiga unit kapal perang oleh Indonesia dari kerajaan tersebut. “Saat ini barangnya ada di Oxford, dan siap dikirim ke Indonesia,” ujar Purnomo.(Republika/WDN)

Continue reading →

Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014

Sangatta - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan bahwa TNI akan menggelar sebuah latihan terbesar dan terlengkap pada 2014 untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia kekuatan yang dimiliki TNI saat ini.

"Kira-kira akhir September atau awal Oktober 2014 latihan tempur terlengkap dan terbesar digelar dengan menampilkan seluruh alutsista yang telah diadakan Kementerian Pertahanan dan TNI," kata Panglima TNI Agus Suhartono kepada pers di Sangatta, Kalimantan Timur, Kamis.

Sebelum memberikan keteranga pers, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyaksikan Latihan Gabungan TNI di Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur Kaltim, Kamis.

Menurut Panglima, tahun depan ada dua kegiatan latihan TNI yakni pertama Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) tingkat Batalyon dan kedua latihan tempur gabungan tiga angkatan sebagai akhir dari kegiatan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II dan pertanggungjawaban TNI kepada rakyat.

"Semua peralatan militer dan kekuatan tempur akan menunjukkan kemampuannya kepada rakyat, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah dan TNI kepada rakyat tentang alutsista yang telah diadakan sampai dengan 2014," katanya.

Menurut dia, tahun 2014 merupakan akhir dari masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, maka salah satu agenda TNI adalah memperlihatkan seluruh kekuatan dan hasil pembangunan militer selama lima tahun terakhir.

Namun, kata Panglima, dalam membangun kekuatan pokok-pokok minimal itu belum bisa selesai semuanya sampai 2024.

"40 persen dari program pembangunan kekuatan itu sudah selesai. Tentu ini tidak terlepas dari peran dan dukungan parlemen melalui Komisi I DPR RI," kata Panglima yang didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia.

TNI, kata Panglima, menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap Komisi I DPR RI yang terus mendorong, mendukung pengadaan alutsista, sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan program pembangunan kekuatan menuju kekuatan pokok minimal.

"Pengadaan alutsista itu terus berjalan, tahun ini ada yang datang kemudian tahun depan juga datang. Itulah makanya perlu digelar latihan besar dan terlengkap sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban TNI terhadap rakyat dan bangsa Indonesia," katanya.

Anggota DPR RI Komisi I H. Tri Tamtomo, SH mengatakan pihaknya akan terus memberikan dorongan dan dukungan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI dalam rangka memperkuat pertahanan negara kedepan.

"Komisi I DPR RI akan memberikan dukungan penuh bagi TNI untuk meningkatkan anggaran APBN 2014 dalam rangka memperkuat alutsista dan pertahanan negara," kata Politisi PDI Perjuangan yang juga hadir menyaksikan Latgab TNI di Kutai Timur, Kamis.(ANT/WDN)

Continue reading →

Kasad Terima Presdir Avibras, Bahas Astros II

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menerima kunjungan Presiden Direktur Avibras Brazil Mr. Sami Youssef Hassuani beserta rombongan di Markas Besar Angkatan Darat, Rabu (8/5/2013).

Kunjungan Presdir Avibras adalah untuk membahas mengenai perkembangan pembelian produk Alutsista dari Avibras, Brazil, yaitu produk Multi Launcher Rocket System (MLRS) Astros II. Dalam kesempatan tersebut, Mr. Sami menyatakan bahwa sejauh ini diharapkan pengiriman Alutsista tersebut akan dapat memenuhi jadwal pengiriman yang telah disepakati dalam kontrak pembelian. Di samping itu, Mr. Sami juga menyampaikan hasil-hasil pertemuannya dengan pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian terkait lainnya, dimana seluruh pertemuan tersebut menurutnya sangat membantu upaya Avibras dalam hal penyelesaian kontrak dengan TNI AD.

Kasad sendiri dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas segala upaya yang telah dilakukan oleh Avibras guna membantu program Modernisasi Alutsista TNI AD. Kasad juga sangat berharap agar penyelesaian program ini tidak mengalami kendala yang berarti, karena modernisasi Alutsista adalah program yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara.

Turut mendampingi Presdir Avibras dalam kunjungannya yaitu Mr. Hans Damgaard Kristensen, Manajer Pengembangan Usaha Avibras, Bpk. Jahadi Odang, Direktur Poris Duta Sarana selaku perwakilan Avibras di Jakarta, serta Bpk. Heru, staf Poris Duta Sarana. Sementara Kasad didampingi Aspam Kasad, Waasrena Kasad, Danpussenarmed Kodiklatad, Kadispenad, serta Paban V/Hublu Spamad.(TNI AD/WDN)

Continue reading →

Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai bahwa kesiapan TNI harus terus ditingkatkan untuk menghadapi berbagai potensi dan serangan yang mengancam negara Indonesia.

Namun tak hanya kapabilitas militer dalam hal alat utama sistem persenjataan (alutsista), logistik dan pendistribusian menurut presiden juga menjadi kunci keberhasilan.

Selain itu TNI juga harus mengerti potensi ancaman dan kemungkinan serangan yang bisa terjadi terhadap negara kesatuan.

"Kalau kita memahami lawan kita maka kampanye militer yang kita gelar harus mengimbangi lawan kita,” demikian disampaikan presiden di Jawa Timur, Kamis (2/5) sebagaimana dirilis Sekretariat Kabinet hari ini.

Latihan gabungan merupakan kampanye militer untuk menunjukkan kesigapan mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu pelaksanaan latihan gabungan yang bisa dihelar tiga bulan sampai setahun menurut presiden memang harus disiapkan total sebagaimana menghadapi ancaman yang sesungguhnya.

Hal tersebut disampaikan presiden setelah mendengarkan paparan latihan gabungan TNI di atas KRI Makasar 590 yang akan berlayar sehari penuh dan diperkirakan tiba besok di Situbondo.

Selain menyaksikan latihan perang, presiden pula akan menyaksikan simulasi pertahanan udara dari kapal dan simulasi pengangkutan logistic serta simulasi pertahanan di laut dengan manuver kapal perang.

Adapun total prajurit dari ketiga matra, darat, laut dan udara yang ikut serta dalam latihan gabungan mencapai 16.745 prajurit.(Berita Satu/WDN)

Continue reading →

Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014

Situbondo - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan menuntaskan modernisasi peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI sebelum akhir jabatannya. "Insya Allah akhir tahun depan kita tuntaskan modernisasi dan pembangunan pertahanan alutsista kita," kata SBY di Pusat Latihan Tempur, Karangtekok, Situbondo, Jumat, 3 Mei 2013.

SBY hadir di Situbondo untuk menyaksikan latihan gabungan 16.745 prajurit TNI AD, TNI AL, TNI AU di Puslatpur Karangtekok, Situbondo. SBY didampingi istri, Ani Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono beserta istri.

Menurut SBY, modernisasi alutsista sudah direncanakan dalam kurun lima tahun seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia. Pendapatan nasional yang lebih tinggi dibanding saat krisis ekonomi 15 tahun silam menjadikan Indonesia mampu memberikan anggaran lebih besar untuk modernisasi alutsista.

Modernisasi alutsista, kata dia, bukan berarti Indonesia berniat melakukan agresi ke negara-negara lain. Sebab, Indonesia merupakan negara cinta damai. Perang merupakan jalan terakhir bila tidak ada jalan lain seperti diplomasi.

Menurut Presiden, alutsista modern dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Apalagi peperangan era modern saat ini lebih rumit dan kompleks. "Kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI adalah harga mati," katanya.

Komandan Satuan Tugas Penerangan Latihan Gabungan TNI 2013, Kolonel Bedjo Suprapto, mengatakan latihan gabungan tahun ini merupakan terbesar. "Kami kerahkan semua alutsista," kata dia.

TNI AL mengerahkan 36 kapal perang (KRI) dan 17 unit tank amfibi BMP-3F NBO-105. TNI AU mengerahkan lima pesawat Sukhoi SU 27/30, lima pesawat Hawk SPO, lima F-16, serta 11 pesawat C-30. Sementara TNI AD menurunkan 14 unit Tank Scorpion, 12 unit helikopter Mi-17, 21 pucuk meriam dan 12 helikopter Bell. (TEMPO/WDN)

Continue reading →

Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga

Jakarta - Lima tahun terakhir pemerintah melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar TNI bisa mendekati postur minimum essential force. Mengingat luas wilayah, Indonesia mutlak harus punya kekuatan militer lebih besar dan modern dibanding negara tetangga.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal itu saat memberikan arahan kepada Komandan Latihan Gabungan (Latgab) TNI Letnan Jenderal Munir, di Lounge Room, KRI Makassar, Kamis (2/5) pagi. Saat ini, KRI Makassar sudah berada di perairan Bangkalan, Madura, untuk meninjau latgab di perairan Situbondo, Jawa Timur.

"NKRI adalah harga mati. Kekuatan militer kita harus lebih besar dan modern dibanding negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan lain-lain. Mengingat luas negara kita, kekuatan militer Indonesia mutlak harus lebih besar," Presiden SBY menegaskan.

Presiden mengingatkan, dalam sebuah perang kita harus memahami kekuatan dan kampanye lawan. "Ambil pelajaran dari perang-perang modern yang terjadi di akhir abad 20," kata SBY.

Sebelumnya, Presiden mendengarkan paparan dar Komandan Latgab TNI Letjen Munir mengenai Latgab TNI tahun 2013. Latihan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban TNI terhadap rakyat dan bangsa Indonesia.

"Tujuan Latgab adalah untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dalam melaksanakan operasi militer gabungan. Selain itu juga untuk meningkatkan dan menguji kemampuan prajurit dan satuan TNI dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan mekanisme operasi gabungan," Munir, yang juga Panglima Kostrad, menjelaskan.

Materi latihan yang dikembangkan adalah proses dan mekanisme pengambilan keputusan militer, proses dan mekanisme pengecekan, gelar kesiapan dan latihan pendahuluan serta komando pengendalian kampanye militer dan operasi militer gabungan TNI.

Siang ini, Presiden dijadwalkan menyaksikan sejumlah rangkaian latihan, antara lain latihan penembakan MFT, ADEX, Screnez, Aswex (RBU), Cross Deck Hely, RAS, SUL, SAg Ex (penembakan meriam 76 MM), dan Sailing Pass (Formasi Penghormatan).

Mendampingi Presiden pada kesempatan kali ini, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Timur Pradopo, dan Kasal Laksamana Marsetio.(Presiden RI/WDN)

Continue reading →

Komisi I Berencana Kunker ke Ukraina Untuk Jajaki Kerja Sama Persenjataan

Jakarta - Pekan depan DPR RI memasuki masa reses. Komisi I sudah menyiapkan sejumlah agenda untuk mengisi masa reses. Salah satunya, kunjungan ke luar negeri dengan tujuan negara Ukraina.

Kunker ke negara di wilayah Eropa Timur itu akan dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dan wakilnya, Agus Gumiwang Kartasasmita dari Fraksi Partai Golkar.

"Rapat Komisi menetapkan, Ukraina akan menjadi tujuan kunker dalam masa reses nanti," ungkap Husnan Bey Fananie usai menghadiri rapat internal Komisi I DPR, Senin (1/4).

Politisi PPP ini mengatakan, kunker ke Ukraina akan dilakukan pada 12-19 April 2013. Rombongan yang berangkat berjumlah 14 orang. Mereka terdiri dari anggota Komisi I mewakili tiap fraksi, staf sekretariat, serta tenaga ahli.

Selain itu, kata Husnan, Komisi I berencana mengajak serta perwakilan dari industri pertahanan dalam negeri. Sebab, Kunjungan ke Ukraina bertujuan meningkatkan upaya kerja sama bidang pertahanan, industri pertahanan, dan alih teknologi alutsista. PT Pindad misalnya, akan dilibatkan untuk menjajaki kerja sama dalam bidang persenjataan.

Ukraina dipilih karena memiliki sejumlah keunggulan teknologi alutsista. Negara pecahan Uni Soviet itu memiliki peluru kendali jarak jauh berteknologi canggih. Hal itu diketahui Komisi I dari Kementerian Pertahanan yang sudah melakukan penjajakan kesepakatan untuk saling memperkuat pertahanan kedua negara.

"Komisi I ingin melihat secara dekat beberapa tempat industri pertahanan alutsista mereka. Kita tentu akan meminta komitmen mereka untuk alih teknologi saat kita membeli atau meminati produknya," kata Husnan.(Jurnal Parlemen/WDN)

Continue reading →

Bank BRI Siapkan Rp 1 Triliun untuk Biayai Alutsista Indonesia

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyiapkan pembiayaan hingga Rp 1 triliun untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia yang diproduksi oleh PT Pindad (Persero).

"Untuk alutsista, di Pindad ada beberapa proyek itu ada Rp 1 triliun tahun ini. Sebelumnya sudah, ada pada 2010," ungkap Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN BRI Asmawi Syam dalam keterangannya seperti dikutip detikFinance, Selasa (19/3/2013).

Menurutnya, bersama dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi, ketahanan nasional juga menjadi salah satu sektor yang mendapat prioritas perseroan dalam penyaluran kredit tahun ini.

"Pindad, ada produksi panser, paling banyak. Sekarang panser kita dilirik, ada yang mau beli," imbuhnya.

Sebelumnya, BRI juga telah terlibat untuk pembiayaan produksi panser dan peluru oleh Pindad, yang menerima cukup banyak pesanan dari pemerintah. Secara keseluruhan, perseroan menyiapkan plafon Rp 78 triliun untuk kredit BUMN, di mana per Februari 2013, outstanding-nya sudah mencapai Rp 56 triliun.(DETIK/WDN)

Continue reading →

PBB Desak Konsensus Perjanjian Perdagangan Senjata

New York - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyerukan adanya sebuah instrumen yang komprehensif untuk menetapkan standar perdagangan internasional senjata konvensional. Menurutnya, hal itu sangat mendesak dan penting.

Dalam sambutannya pada Konferensi Akhir PBB tentang Perjanjian Perdagangan Senjata (ATT) yang diadakan di Markas Besar PBB di New York, Ban mendesak wakil-wakil dari 193 negara anggota untuk menyelesaikan pekerjaannya pada 28 Maret mendatang.

"Anda di sini bukan untuk memulai negosiasi baru. Anda di sini untuk memperkuat dan menyimpulkan pekerjaan yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sejak awal proses ATT pada 2006," kata Ban, Senin (18/3) waktu setempat.

Ia menegaskan sekarang adalah waktu untuk bernegosiasi mengenai rincian akhir dan tiba pada sebuah hasil konsensus selama konferensi sembilan hari.

"Itu adalah pesan yang jelas dari Majelis Umum ketika memutuskan ini adalah Konferensi Akhir Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai ATT. Keluarga dan masyarakat di seluruh dunia telah membayar sebuah harga yang mahal," kata Ban.

Menurutnya, kekerasan bersenjata telah membunuh lebih dari setengah juta orang setiap tahun, termasuk 66 ribu perempuan dan anak perempuan. Berdasarkan data Kantor PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata, antara tahun 2000 dan 2010, hampir 800 pekerja kemanusiaan tewas dalam serangan bersenjata dan 689 orang lainnya cedera.

"Kami berutang perjanjian PBB penting ini bagi mereka yang telah menjadi korban konflik dan kekerasan bersenjata, untuk semua anak-anak yang kehilangan masa depan yang lebih baik, dan semua orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk membangun perdamaian dan membuat dunia yang lebih baik," kata Ban.

Majelis Umum PBB pada Desember 2006 memutuskan untuk memulai sebuah perjanjian baru yang mengatur perdagangan internasional senjata konvensional dan negosiasi terakhir mengenai ATT berakhir Juli lalu tanpa kesepakatan.

Parlemen Indonesia Ancam Tolak Ratifikasi ATT

Parlemen Indonesia tidak akan meratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata (ATT) jika sejumlah pasal yang menjadi keberatan delegasi Indonesia tidak diubah. Seperti disampaikan juru bicara parlemen Indonesia dalam Final United Nations Conference on The Arms Trade Treaty (ATT) di markas PBB New York, Muhammad Najib.

"Sebagai juru bicara yang mewakili Parlemen Indonesia, saya mengingatkan kepada pimpinan dan seluruh delegasi perwakilan seluruh negara bahwa Parlemen Indonesia tidak akan meratifikasi ATT," kata Muhammad Nadjib, yang juga Anggota Komisi I, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3).

Beberapa poin yang menjadi keberatan delegasi Indonesia, menurut Nadjib, di antaranya, penilaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan secara sepihak oleh negara pemasok senjata.

"Pasal ini dinilai subjektif dan sarat kepentingan politik negara-negara besar, apalagi pengalaman selama ini menunjukkan adanya praktik standar ganda dalam implementasinya," tegasnya.

Pasal lain yang juga tidak diterima adalah dimasukkannya amunisi dan komponen yang setiap saat dapat diembargo bila Indonesia dinilai melanggar HAM oleh negara produsen. "Hal itu berakibat pada 'pelumpuhan' alutsista yang telah kita beli dengan harga mahal," ungkap anggota Fraksi PAN itu.

Di sisi lain, delegasi Indonesia juga mengusulkan perlu ditegaskannya hak sebuah negara untuk melindungi seluruh wilayah dan teritorinya serta seluruh penduduknya.(Metrotvnews/Berita8/WDN)

Continue reading →

Presiden : Indonesia Tak Pernah Gunakan Alutsista untuk Bunuh Rakyatnya

Berlin - Presiden SBY dalam kunjungannya ke Berlin, Jerman, juga menjajaki kerja sama dalam bidang alat utama sistem pertahanan (alutsista). SBY menegaskan modernisasi alutsista bukan untuk menyerang bangsa lain, apalagi rakyat Indonesia sendiri.

"Ingat, Indonesia tidak pernah menggunakan pesawat tempur, helikopter, tank dan altileri untuk menembaki, membunuh rakyatnya sendiri. Tidak di Aceh, di Papua tidak dimana-mana," ujar Presiden SBY saat briefing dengan menteri-menteri ekonomi di Hotel Adlon Kempinski, Berlin, Jerman, Senin (4/3/2013).

SBY mengungkapkan hal itu untuk mengingatkan para menteri saat pertemuan dengan Presiden Jerman Joachim Gauck dan Kanselir Jerman Angela Merkel saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu. Saat itu SBY dan Merkel menandatangani Jakarta Declaration di mana hal itu merupakan kerja sama antara Jerman dan Indonesia.

"Waktu itu banyak isu di eropa menyangkut kekhawatiran kalau kerja sama industri pertahanan termasuk pembelian alutsista TNI, maka rawan bagi eropa karena Indonesia dulunya dianggap negara pelanggaran HAM. Saudara masih ingat dalam join confrence di Istana Negara bersama Merkel?" imbuhnya.

Dalam pertemuan itu SBY menegaskan alutsista memang tidak untuk digunakan untuk berperang. Sehingga para pemimpin Jerman tersebut yakin bahwa Indonesia bukanlah negara pelanggar HAM.

"Mereka menganggap Indonesia memiliki ekonomi kuat, tidak punya hutang sebesar negara lain saat ini. Kita punya financial capabality untuk pengadaan alutsista," paparnya.

Sebelumnya saat di Istana Negara, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan alutsista dari eropa timur lebih murah dan memiliki frame yang kuat dan kokoh. Selain itu dari segi teknologi, alutsista dari eropa timur tidak kalah dengan alutsista dari negara lainnya.

"Sebetulnya imbang juga, kayak Sukhoi. Itu sebetulnya Sukhoi yang kita punya compareable untuk F-15 di mana negara tetangga kita kan juga punya F-15. Bahkan kemarin waktu latihan bersama di Australia dengan Super Hornet, kita cukup bisa mengimbangi mereka, cukup baik. Ya kita memberikan perkembangan modernisasi TNI, sekarang ini kan cukup besar dan beberapa memang dari Jerman," kata Purnomo, Jumat (1/3).

Kemenhan sendiri sejauh ini tidak akan menambah alutsista dari Jerman. Sebab, sebelumnya sudah ada kerja sama pengadaan tank Leopard dan tank Marder yang kini dimiliki TNI Angkatan Darat.

"(Kerja sama lagi) Belum. Ini just in case saja. Kan presiden akan bertemu pimpinan negara di sana, bicara berbagai sektor kan harus siap. Tidak ada kan lagi proses akhir, dalam arti kata sekarang kita kan akan dapat cukup banyak dari sana," imbuhnya.(DETIK/WDN)

Continue reading →

Industri Pertahanan Nasional Sudah Menguasai Teknologi Level Menegah

Jakarta - Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan, saat ini, industri pertahanan di dalam negeri telah mampu menguasai teknologi untuk level menengah. Ke depan, penguasaan teknologinya akan ditingkatkan menjadi lebih tinggi lagi.

Di sisi lain, pemerintah juga berambisi menaikkan level pemenuhan konten lokal industri tersebut di atas 35%. “Kami memacu pertumbuhan industri agar bisa memenuhi kandungan lokal 35%. Jadi, untuk pengadaan alutsista atau almatsus (alat material khusus), 35% di antaranya diserahkan untuk pengerjaan di dalam negeri,” tutur Budi.

Menurut dia, industri pertahanan di Tanah Air sebenarnya sudah bisa memproduksi berbagai jenis alas pertahanan dan pendukungnya. Tapi, alusista dengan level teknologi tertentu dan umumnya belum menggunakan teknologi tinggi.

“Misalnya, untuk peluru dengan radar dan dengan waktu meledak yang sudah diatur, itu belum bisa kita buat,” kata Budi.

Mengutip data Kementerian Riset dan Teknologi, masterplan pembangunan industri pertahanan nasional ditetapkan tahun 2010-2029. Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok matra darat, laut, dan udara TNI, sehingga bisa mandiri tahun 2029.

Sementara itu, Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari mengatakan, industri pertahanan merupakan salah satu sektor industri strategis yang perhi mendapat perhatian semua pihak dalam pengembangannya. Menurut dia, keberadaan industri tersebut harus mendapat dukungan yang lebih besar.

“Pertahanan kita akan lebih kuat dan mampu bersaing dengan industrtri sejenis dari negara-negara lain,” ujarnya.

Menurut Ansari, ciri utama sektor industri pertahanan adalah keberadaan teknologi tinggi. Untuk itu, penguasaan terhadap teknologi terkini sangat diperlukan agar tidak tertinggal dengan negara lain. Pengembangan industri pertahanan tanpa adanya kemajuan teknologi hanya akan berjalan di tempat, Ansari berharap, industri pertahanan dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan yang ada sehingga pertahanan dan keamanan dalam negeri dapat terjamin. Apalagi persaingan dunia akan semakin ketat.

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin Budi Darmadi mengakui, Indonesia masih mengimpor alat pertahanan. Namun, pihaknya terus berusaha mengurangi impor tersebut dengan mengembangkan industri dalam negeri.

“Untuk alat-alat pertahanan tertentu kita masih impor. Tapi ada juga yang sudah diproduksi di dalam negeri,” jelasnya.

Bekas Menteri Perindustrian Hartarto Sastrosoenarto mengatakan, untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, selain dibutuhkan kemampuan teknologi juga butuh pembiayaan yang besar.

Karena itu, dia meminta pemerintah menetapkan kerangka pembiayaan jangka panjang untuk industri pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dimungkinkan untuk membiayai kegiatan tersebut melalui lembaga keuangan, seperti Bapindo tempo dulu,” katanya.

Menurut Hartarto, negara-negara tetangga seperti Malaysia, India dan Thailand sudah memiliki bank tersebut. Kedepan, pemerintah harus memberikan dana ke lembaga keuangan yang tugasnya membiayai sektor industri. Hal itu untuk pemberian kredit jangka panjang dengan bunga yang rendah untuk industri pertahanan dan industri lainnya.

“Tiap tahun dimasukkan modal baru, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri pertahanan dan industri dasar lainnya,” jelasnya.

Dia juga berharap, pada 2025 rasio pendapatan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 20-25 persen. Dengan pemasukan pajak sebesar itu, pemerintah tidak perlu meminjam lagi untuk menutup defisit APBN. Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta industri galangan kapal mulai meningkatkan level tingkat kandunganl dalam negeri (TKDN) produksinya. Hal itu juga dipengaruhi permintaan spesifikasi khusus sesuai kebutuhan, seperti kapal migas yang membutuhkan spesifikasi tertentu.

“Saya berharap TKDN bangunan kapal produksi galangan dalam negeri bisa ditingkatkan. Jadi, sambil pemerintah merriacu daya saing dan efisiensi, industri galangan kapal dalam negeri menaikkan TKDN-nya. Ini nanti terkait dengan P3DN (Peningkatanii Penggunaan Produk Dalam/ Negeri), yakni pemanfaatkan preferensi harga untuk proyek-proyek yang menggunakan APBN,” terang Hidayat.

Dia mengatakan, TKDN kapal bangunan baru produksi galangan dalam negeri beragam. Berbeda antara kapal penumpang dan angkutan, tergantung sektor pengguna.”Kalau untuk kapal penumpang, TKDN-nya sudah bisa 55 persen dan untuk sektor migas memang masih di bawahnya karena spesifikasinya khusus,” ujarnya.(Tubas Media/WDN)

Continue reading →