Pesawat Tanpa Awak Tiba Akhir 2013

Sungai Raya - Pangkalan Udara (Lanud) Supadio mendapat tambahan kekuatan satu skuadron pesawat tanpa awak, yang diharapkan tiba pada akhir tahun ini. Pesawat itu akan menjalankan tugas pemantauan wilayah, termasuk kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat.

Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Novyan Samyoga menjelaskan, pesawat tanpa awak itu akan membantu skuadron pesawat tempur Hawk yang juga berpangkalan di Supadio.

"Rencananya, pesawat tanpa awak akan tiba di Supadio sebelum akhir tahun 2013 atau paling lambat tahun 2014," kata Novyan, Kamis (18/4/2013).

Pesawat tanpa awak akan bekerja lebih efisien sehingga Skuadron Hawk akan fokus pada patroli udara. Menurut Novyan, ini adalah rencana strategis Indonesia untuk meningkatkan kekuatan pertahanan udara. Apalagi, Kalimantan Barat berbatasan di darat dengan Malaysia dan berbatasan di laut dengan beberapa negara.(KOMPAS/WDN)

Continue reading →

Satu Skuadron UAV Akan Mengawasi Perbatasan

Pontianak – Tak gampang mengawasi seluruh teritori Kalbar, terutama wilayah perbatasan Kalbar-Sarawak, Malaysia Timur yang rawan penetrasi pesawat asing atau gerakan lawan.

“Dalam waktu dekat ini kita akan dapat bantuan kekuatan satu skuadron pesawat tanpa awak. Kita berharap 2013 ini sudah datang dan siap dioperasikan,” ungkap Danlanud Supadio Kolonel Pnb Ir Novyan Samyoga saat berkunjung ke Redaksi Rakyat Kalbar di Graha Pena Kalbar Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (17/1) sore.

Teknologi maju yang akan digunakan Angkatan Udara khususnya di Kalbar yang berpangkalan di Lanud Supadio sudah menjadi kebutuhan baik pertahanan udara maupun menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

Karena itu TNI AU tidak punya pilihan lain selain menempatkan satu skuadron pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle (UAV) di Lanud TNI AU Supadio Pontianak.

UAV yang tidak tertangkap radar itu merupakan yang pertama di Kalimantan dan ditempatkan di Supadio. Novyan mengatakan keberadaan pesawat pengintai UAV akan sangat membantu menjaga pertahanan NKRI khususnya di Kalbar.

Pasalnya, tambah Danlanud, Meksiko dan Amerika saja yang sudah didukung dengan segala peralatan dipasang masih menggunakan pagar kawat. Sementara perbatasan Indonesia-Malaysia tidak ada sama sekali perlindungan tersebut.

“Kita harapkan nanti pesawat pengintai itu tidak hanya mengawasi keamanan juga perdagangan ilegal. Terutama perdagangan barang haram seperti narkoba. Selain itu juga kejahatan internasional yang semakin rawan di perbatasan,” kata Novyan.

Ia menambahkan, pesawat tanpa awak itu tidak hanya mengawasi perbatasan darat tetapi juga laut. Pengawasan akan dilakukan sejauh efek side pesawat tersebut. Seperti diketahui, Kepulauan Natuna termasuk salah satu wilayah yang bisa dijangkau dari Supadio.

“Pesawat yang akan beroperasi nanti diperkirakan kemampuannya sekitar 400 km di perbatasan laut. Saat ini kita masih menunggu kedatangan UAV tersebut. Semuanya berdasarkan perintah Menteri Pertahanan,” jelas mantan ajudan wakil presiden tahun 2009 ini.

Novyan Samyoga juga mengakui Kalbar rawan di bidang keamanan dan pertahanan sebagaimana wilayah perbatasan umumnya. Tetapi untuk keamanan ranahnya Polri, sementara TNI fokus pada pertahanan.

“Kita bisa membantu Polri dengan catatan ada permintaan. Tetapi pada intinya kami tugasnya dalam hal keamanan. Kita bersyukur skuadron UAV ini hanya ada di Kalbar, karena kita berada di perbatasan,” jelasnya.

Novyan menambahkan, untuk di Kalimantan, skuadron tanpa awak ini hanya dioperasikan di Kalbar. Walaupun idealnya perlu beberapa skuadron udara. Tetapi memang kondisi ekonomi belum memungkinkan.

“Tetapi yang paling rawan di Kalbar. Pesawat tanpa awak itu hanya mengawasi wilayah NKRI, tidak boleh ke Malaysia. Keuntungannya, melalui pesawat itu kita bisa mengamati Malaysia tergantung sensitivitas sensor yang dimiliki,” tutur lulusan AKABRI Udara tahun 1989 itu.

Pesawat itu juga tidak bisa ditangkap radar militer. Termasuk radar untuk penerbangan yang ada di Bandara Supadio tidak bisa melacak atau menjejaki UAV itu.(Equator/WDN)

Continue reading →

Selain Rudal, Indonesia - China Kerjasama UAV Dan Pertahanan Elektronik

Beijing - Indonesia dan Republik Rakyat China sepakat memperluas kerja sama pertahanan untuk meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata kedua negara, hubungan lebih baik kedua pihak serta guna mendukung stabilitas keamanan kawasan khususnya di Asia.

Demikian pokok bahasan dalam Forum ke-5 Konsultasi Pertahanan Indonesia-China di Beijing, Kamis. Dalam forum itu, delegasi Indonesia dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sedangkan delegasi China dipimpin Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata China Letnan Jenderal Qi Jian Guo.

Dalam dokumen resmi yang diterima ANTARA di Beijing, dalam pertemuan tertutup itu dibahas berbagai kerja sama pertahanan yang telah dijalin dan akan dilakukan di masa depan oleh kedua negara.

Sejak Forum Konsultasi Pertahanan Indonesia-China dibentuk pada 2007 berbagai kerja sama telah dilakukan kedua negara seperti pendidikan perwira, latihan bersama pasukan khusus kedua negara, pelatihan pilot pesawat tempur Sukhoi TNI-Angkatan Udara, kerja sama industri pertahanan dan pembelian sejumlah alat utama sistem senjata.

Untuk bidang pendidikan dan pertukaran perwira, sejak 1967 sudah 107 personel militer Indonesia yang belajar di China. Saat ini tercatat 12 orang perwira militer Indonesia yang belajar di China, demikian dikutip dari dokumen itu.

Sedangkan China hingga kini telah mengirimkan delapan orang perwira militernya.

Untuk latihan bersama, Indonesia dan China telah dua kali menggelar latihan bersama antara Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dengan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata China (People's Liberation Army/PLA) dengan sandi "Sharp Knife".

Kerja sama antarpasukan khusus dalam penanggulangan terorisme, akan terus ditingkatkan dan diperluas. Kedepan mungkin dapat dilakukan latihan bersama untuk menghadapi ancaman non tradisional seperti penanggulangan bencana alam, demikian sperti dikutip dalam dokumen itu.

Sedangkan dalam bidang industri pertahanan kedua negara telah sepakat untuk memproduksi bersama rudal C-705. Hingga kini Indonesia dan China masih membahas proses pelaksanaan alih teknologi dalam pembuatan rudal C-705.

Selain C-705 Indonesia dan China akan membahas lebih lanjut alih teknologi pesawat tanpa awak, serta sistem pertahanan elektronik.

Forum ke-5 Konsultasi pertahanan Indonesia-China, yang berlangsung hingga Kamis petang juga dibahas berbagai perkembangan situasi keamanan regional khususnya di Asia Pasifik, termasuk isu di Laut China Timur dan Laut China Selatan.(ANT/WDN)

Continue reading →

Menhan : Skuadron UAV Nanti Terdapat UAV Buatan Dalam Dan Luar Negeri

Jakarta - Impian Kementrian Pertahanan Republik Indonesia bersama TNI AU untuk membentuk Skadron UAV hampir menjadi kenyataan.

Dalam waktu dekat, UAV asal Filipina yang perencanaan pengadaannya telah lama digodok, akan segera tiba.

"Telah disetujui DPR dan tanda bintang telah dicabut", jelas KSAU Marsekal Imam Sufaat, saat jumpa pers seusai menyaksikan demo terbang Pesawat Tanpa Awak buatan BPPT-Balitbang Kemhan, di Lanud Halim Perdana Kusumah Jakarta, Kamis 11 Oktober pagi.

Lebih jauh, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga menjelaskan, Skadron UAV itu nantinya berisikan campuran antara UAV buatan luar negeri dan dalam negeri, seperti yang tengah dikembangkan oleh BPPT. "Ibaratnya seperti TNI AU punya pesawat hercules yang memiliki kemampuan besar, namun juga punya yang lebih kecil seperti CN-235", kata Menhan menganalogikan.

Selain itu, pembelian UAV dari luar negeri juga dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan UAV buatan dalam negeri. Sesuai Undang Undang Industri pertahanan dalam negeri, maka setiap pembelian alutsista dari luar negeri diharuskan adanya alih teknologi.

Sesuai data yang dimiliki redaksi ARC, UAV asal filipina itu memiliki spesifikasi daya tahan terbang hingga 20 jam, jarak tempuh mencapai 300 km serta daya angkut 110 kg. Serta memiliki kemampuan terbang autonomus dan manual. Hingga saat ini Dinas penelitian maupun industri dalam negeri belum memiliki kemampuan seperti yang diinginkan TNI AU tersebut.

Menhan juga menambahkan Skadron UAV itu nantinya akan ditempatkan di perbatasan, namun lokasi pastinya dirahasiakan. Salah satu tugas Skadron UAV itu nantinya adalah berpatroli di sekitar Selat Malaka.(ARC/WDN)

Continue reading →

Menhan : Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Akan Diproduksi Massal

Jakarta - Keberhasilan uji coba pesawat Unimaned Aerial Vechile (UAV) atau Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), memukau para pengunjung acara tersebut.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menuturkan, nantinya akan dibangun sebuah Skuadron PUNA guna pengamanan daerah perbatasan.

"Mulai saat ini, kita akan menyetop penelitian dan pengembangan pesawat PUNA dan kita akan memasuki pembuatan pesawat secara massal yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan TNI, dengan membangun Skuadron PUNA," kata Purnomo, kepada wartawan, di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2012).

Menurutnya, pembuatan pesawat PUNA secara masal ini nantinya akan diserahkan kepada PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk memproduksinya secara besar.

"Tentunya BPPT tidak bisa membuat secara massal, nantinya kami akan serahkan pembuatan kepada PT DI," tuturnya.

Purnomo menjelaskan, kebutuhan Pesawat PUNA untuk TNI Angkatan Udara (AU) harus memperhatikan kebutuhan dari TNI sendiri. Pasalnya, pembangunan Skuadron PUNA ini untuk tahap awal hanya untuk pengintaian saja.

Kedepannya, kata dia, PUNA buatan dalam negeri ini akan digunakan perang dan dipersenjatai, atau menggantikan pesawat tempur yang disebut dengan Unmaned Combat Aerial Vehicle (UCAV).

"Banyak manfaat dari pesawat ini, sebagai bombing, dan juga pesawat target," imbuhnya.

Purnomo mengatakan, produksi dalam negeri memang agak mahal harganya. Namun, dalam pemenuhan Alutsista TNI harus dicari harga yang ekonomis.(OKEZONE/WDN)

Continue reading →

Menristek : UAV Buatan BPPT Masih Terlalu Berisik

Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta bangga menyaksikan uji coba kemampuan pesawat terbang tanpa awak hasil kerjasama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun, sang menteri mengkritisi suara gas buang pesawat yang dinilainya terlalu bising.

"Masih bising, kalau mengintai di daerah musuh, baru dengar suaranya, musuh sudah sembunyi duluan," kata Gusti saat konferensi pers uji pesawat terbang tanpa awak di Lanud Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (11/10).

Untuk itu, dia menyatakan, perlu pengembangan lebih lanjut jika pesawat tanpa awak itu ditujukan sebagai alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam prototype awal, pesawat tanpa awak memang diprioritaskan untuk keperluan sipil seperti memantau wilayah di Indonesia. Selain itu, Gusti juga mengkritisi bahan dasar badan pesawat yang terbuat dari serat fiber.

Dia berharap pada pengembangan selanjutnya, serat fiber dapat diganti dengan bahan dasar lain yang dapat menyembunyikan pesawat, tidak bisa tertangkap sinyal radar. Namun demikian, Gusti mengaku akan mempromosikan pesawat tanpa awak tersebut mulai tahun depan, sebagai hasil karya bangsa Indonesia yang harus dibanggakan.

"Tahun depan, kami akan mempromosikannya, seperti mobil listrik," terangnya.(Merdeka/WDN)

Continue reading →

Presiden Dan Menhan Hadiri Ujicoba UAV

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menghadiri uji terbang Pesawat Tanpa Awak (Unamed Aerial Vehicle) yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sesuai pantauan, Menhan Purnomo ketika sampai langsung melihat pesawat tanpa awak, sebanyak enam buah yang dipajang di Base Ops Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (10/10/2012).

Menhan ditemani oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat dan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta yang juga melihat bagaimana pesawat tanpa awak ini terbang.

Seperti diketahui, pesawat tanpa awak ini merupakan hasil pengembangan dalam negeri. Pesawat ini dapat dipergunakan untuk kepentingan militer dalam hal pengamatan wilayah.

Diharapkan pesawat tanpa awak ini dapat dikembangkan menggantikan pesawat tempur atau biasa disebut dengan Unamed Combat Aerial Vehicle (UCAV).

Pesawat terbang tanpa awak produksi BPPT ini, khususnya model Wulung, memiliki spesifikasi dan kemampuan yang tidak kalah dengan produk luar negeri.

Dengan bentangan sayap sepanjang 6,36 meter, panjang 4,32 meter, tinggi 1,32 meter serta berat 120 Kg ini sangat efektif untuk misi pemotretan udara pada area yang sangat luas serta pengukuran karakteristik atmosfer.

Bila Dana Kurang, Prioritaskan Tambahan Anggaran Pengembangan UAV

Pameran dan uji terbang Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) yang dilaksanakan di Base Ops Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2012) bertepatan dengan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kedatangan Presiden dari Yogyakarta, usai melantik Gubernur DIY, Sri Sultan X Hamengkubuwono ini memang tidak direncanakan. Presiden tiba di Landasan Udara Base Ops pangkalan TNI AU sekitar pukul 10.15 WIB.

Setelah mendarat, Presiden yang ditemani Ibu Negara, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono dan Menteri ESDM, Jero Wacik langsung melihat PUNA Wulung Yang terparkir di pinggir lapangan udara.

"Sudah diuji terbang?" tanya Presiden kepada Kepala BPPT, Marzan Aziz Iskandar yang tengah memberikan penjelasannya.

Menhan Purnomo yang juga berada di lokasi terlebih dahulu menjelaskan kepada Presiden, bahwa PUNA ini akan menjadi salah satu kekuatan pertahanan udara untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

"Ini bagus. Saya ucapkan selamat kepada yang membuat, mendesain dan meneliti pesawat ini," kata SBY.

Presiden juga sempat menanyakan apakah masih cukup dana pengembangan PUNA ini. Marzan pun mengungkapkan dananya masih cukup.

"Nanti kalau masih kurang, di on top kan (diprioritaskan)," ucap Presiden.(Tribunnews/WDN)

Continue reading →

Spesifikasi UAV Sriti dan Alap-Alap Buatan BPPT

Jakarta - Bentuk pesawatnya kecil, ramping, bentang sayapnya kurang dari 4 meter, juga tak berawak. Namun, pesawat ini mempunyai peranan besar bagi pertahanan Indonesia, untuk melakukan misi pengintaian.

Indonesia sebentar lagi mempunyai pesawat pengintai tanpa awak (unmanned aerial vehicle) yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Saat ini sudah BPPT sudah membuat lima buah pesawat tanpa awak. Tiga merupakan pesawat tanpa awak untuk survei pengamatan wilayah, sedangkan dua jenis lainnya pesawat tanpa awak untuk pengintaian.

Pesawat tanpa awak ini didesain dengan konsep autopilot dan autonomous. Pesawat ini secara bergerak otomatis melalui kendali Ground Control System (GCS) dan jalur yang dilalui oleh pesawat juga terkendali.

"Jadi ini terkendali, pesawat nggak bisa kemana-mana, sesuai dengan kendali program di GCS," jelas Agus Suprianto, staff engineering Unit Kerja Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan Kedeputian Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT di Jakarta, Rabu 12 September 2012.

Varian pesawat tanpa awak yang dikembangkan BPPT yaitu Alap-Alap Double Boom dan Sriti. Keduanya secara fisik lebih kecil dibandingkan pesawat tanpa awak untuk kepentingan survei pemetaan dan kemampuan tinggi terbang maksimumnya juga lebih rendah dari pesawat survei pengamatan.

"Pesawat pengintai mampu terbang 7.000 kaki, agar lebih jelas dalam meningkatkan performa fokus pengintaian pembajakan ilegal logging, pembajakan kapal, jadi lebih ke teknologi pertahanan," tambah Agus.

Untuk memotret obyek pengintaian, pesawat khusus ini dilengkapi dengan Gymbal camera video buatan Sony. Kamera ini beratnya mencapai 9 kg dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kamera biasa maupun kamera profesional.

Ia melanjutkan, pesawat melakukan pengintaian selepas proses climbing di udara. "Jadi tahapannya, setelah take off, kan climbing, nah setelah itu pesawat baru bisa merekam obyek pengintaian," paparnya.

Lantas bagaimana dengan pengiriman data pengintaian? Pesawat ini sudah dilengkapi dengan sensor yang langsung terhubung dengan GCS di daratan. Data bersifat real time, dapat langsung diolah di pusat kendali. "Ini merupakan generasi perintis, generasi awal pesawat tanpa awak di Indonesia," ujarnya.

Pesawat khusus ini akan dipakai oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. "Pengintaian akan dilakukan di TNI AL, dari kapal. Ini masih disesuaikan, semakin kecil semakin lincah," kata Agus. BPPT dan Kemenhan akan melakukan ujicoba pesawat pada bulan ini di Halim Perdanakusuma.

Spesifikasi Alap-Alap Double Boom

Bentang Sayap : 3,510 m Konfigurasi: inverted v-tail high wibng dan double boom Berat kosong: 8,5 Kg Berat payload: 2,5 Kg Berat maksimum take off, MTOW : 18 Kg Kecepatan jelajah : 55 Knots Lama terbang : 5 Km Jangkauan terbang : 140 Km Tinggi terbang maksimum: 7.000 kaki

Spesifikasi Sriti

Bentang Sayap : 2,988 m Konfigurasi: flying wing Berat kosong: 6 Kg Berat payload: 2 Kg Berat Maksimum Take Off, MTOW : 8,5 Kg Kecepatan jelajah : 30 Knots Lama terbang : 1 jam Jangkauan terbang : 5 Nautical mile Tinggi terbang maksimum: 3.000 kaki. (Vivanews/WDN-)

Continue reading →

TNI AL Gunakan UAV Dan Satelit Buatan Lapan

Jakarta - TNI Angkatan Laut (AL) mulai me manfaatkan teknologi penginderaan jauh seperti pesawat tanpa awak (UAV) serta satelit dalam mendukung tugas dan misinya.

Pemanfaatan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kedirgantaraan bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) ini diharapkan semakin memperkuat pengamanan wilayah laut dan pengawasan pulau-pulau terpencil Indonesia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengungkapkan, pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh menjadi bagian dari program jangka panjang dalam kerja sama TNI AL dengan Lapan.

Teknologi tersebut akan dimanfaatkan dalam tugas-tugas misi TNI AL demi menjaga kedaulatan negara seperti pengawasan kapalkapal yang melintas di wilayah perairan Indonesia. ”Juga nanti untuk mengawasi pulau-pulau terluar,” katanya seusai penandatanganan naskah kerja sama di Mabes TNI AL, Jakarta, kemarin. Kerja sama itu meliputi bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan iptek kedirgantaraan.

Iptek kedirgantaraan tersebut di antaranya mencakup pengideraan jauh, sains dirgantara , dan teknologi kedirgantaraan. Kerja sama ini juga meli puti pertukaran ilmu pengetahuan, data, informasi, tenaga ahli, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Untuk program pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh tersebut dikembangkan dalam kurun lima tahun dan diperpanjang lagi hingga dicapai teknologi yang sesuai ke inginan.

Selanjutnya teknologi itu dimanfaatkan untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) yang sekarang ini sudah dimiliki TNI AL. ”Kapal kita sekarang ini mempunyai indera untuk yang dekat, kemudian punya pesawat terbang untuk menambah jangkauannya nanti. Dari Lapan menambah lagi jangkauan nya dengan pesawat tanpa awak (UAV),” katanya. Menurut dia, pemanfaatan UAV akan sangat membantu kelancaran misi TNI AL. Selain bisa digunakan untuk pengawasan, teknologi itu juga mampu mendukung sasaran tembak.

Karena itu, Soeparno menilai kerja sama ini akan sangat membantu penguatan pengamanan laut. ”Khusus untuk hal itu tidak ada anggaran,” ujarnya. Kepala Lapan Bambang S Tedjasukmana menerangkan, antariksa merupakan in frastruktur penting untuk pertahanan sehingga pengem bangan tidak terbatas pada waktu.

”Proyeksi ini akan terus diulang. Lima tahun diulang lagi sampai jelas bentuknya,” ujarnya. Untuk tahap lima tahun pertama akan difokuskan pada penginderaan jauh, pemantauan pulau kecil, dan pemanfaatan satelit untuk kegiatan TNI AL.(SINDO/WDN)

Continue reading →

Komisi I : Pengadaan UAV Kemungkinan Bakal Disetujui Oleh DPR

Jakarta - Indonesia bakal memiliki empat pesawat pengintai tanpa awak yang memanfaatkan teknologi buatan Israel.Rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk mendatangkan empat pesawata tanpa awak tampaknya akan diamini Komisi I DPR RI.

Meski belum mendapat tanggapan secara resmi dari DPR, namun Anggota Komisi I Salim Mengga mengatakan bahwa rencana pembelian ini bakal disetujui."Pesawat tanpa awak ini adalah hasil teknologi Israel. Rencana itu tampaknya akan disetujui," sebut Salim, akhir pekan kemarin di Jakarta.

Rencana kontrak untuk pembelian empat pesawat tanpa awak tersebut, senilai US$16 juta. pesawat akan datang 18 bulan setelah kontrak diteken.Dijelaskan bahwa pesawat itu mampu terbang sampai 200 kilometer. Dengan sedikit modifikasi maka daya jelajahnya diprediksi dapat mencapai 400 kilometer.

Selain itu, pesawat yang diproduksi oleh Kital Philippine Corporation (KPC) ini bisa dioperasikan secara manual dengan daya jelajah terbang selama 20 jam.Melengkapi persenjataan nasional, lanjut anggota DPR Dapil Sulbar itu, Komisi I juga akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di eropa.

Tujuan kunjungan, salah satunya terkait dengan permintaan persetujuan Menteri Pertahanan dalam membeli tank Leopard yang diajukan ke komisi I.Sejumlah anggota komisi akan melihat langsung pabrik persenjataan di Jerman. "Sebelum reses, saya diutus ke Jerman melihat pabrik persenjataan secara langsung, juga pabrik leopard," terangnya.(Fajar Online/WDN)

Continue reading →

KSAU : Kita Akan Pelajari Dan Mengembangkan UAV Asal Israel

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, pesawat intai tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) akan diaktifkan untuk melakukan pemantauan pengamanan di wilayah perbatasan.

"Pesawat UAV akan digunakan di wilayah perbatasan untuk melakukan 'surveillance' pengamanan di perbatasan," kata Menhan usai menjadi pembicara kunci Seminar International "Roles, Command, and Control of Air Force in Modern an Irregular War", di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa.

Selain pesawat intai tanpa awak untuk patroli diperbatasan dan dikendalikan oleh TNI AU, kata dia, TNI AU juga menambah jumlah radar yang ada.

"Satuan radar kita nanti akan diperbesar dan diperbanyak, sehingga seluruh wilayah kita akan tertutup dalam pemantauan radar primer dari Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas)," kata Purnomo seraya mengatakan sebelum wilayah itu tertutup dengan radar, TNI AU akan bekerja sama dengan sipil (radar sekunder).

Radar sekunder yang dimiliki oleh penerbangan sipil dan komersial tidak secanggih dan sekuat radar militer. Oleh karena itu, radar militer dan radar sipil akan saling melengkapi, ujar Purnomo.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, menuturkan pesawat intai tanpa awak yang akan dimiliki oleh TNI merupakan pesawat yang paling bagus.

"Kita akan mempelajari dan mengembangkan pesawat intai tanpa awak asal Israel yang akan dibeli dari Filipina. Kalau perlu, ahli-ahli kita bisa membuatnya dengan yang lebih hebat lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkannya, setelah kita punya UAV," kata Imam.(Republika/WDN)

Continue reading →

Menhan : UAV Akan Menjadi Andalan Di Daerah Perbatasan

Jakarta - Wahana udara tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) akan semakin diefektifkan pemakaiannya, terutama di kawasan perbatasan negara. Penetapan pada wahana ini menjadi salah satu strategi pertahanan negara oleh pemerintah.

"Salah satunya dengan semakin mengefektifkan UAV itu. Akan juga dipergunakan di perbatasan," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Selasa. Dia menjadi salah satu pembicara kunci seminar Air Power Club of Indonesia sebagai rangkaian HUT ke-66 TNI-AU.

UAV merupakan wahana udara yang bisa dijadikan arsenal di garis depan untuk mengumpulkan data intelijen primer. Pemakaian UAV ini bisa dikombinasikan dengan sistem transmisi data seketika dan sistem komando persenjataan yang terintegrasi dengan arsenal lain.

Banyak negara telah memakai UAV ini, mulai dari Amerika Serikat sampai negara-negara di Afrika. Salah satu negara produsen UAV ternama dunia adalah Israel yang membuat wahana dan sistem pengendali UAV Heron.

Menurut Kepala Staf TNI-AU, Marsekal TNI Imam Sufaat, UAV yang akan diakusisi dalam arsenal matra udara TNI itu adalah yang terbaik di kelas harganya. "Mengoperasikannya jelas tidak seperti menerbangkan pesawat radio kontrol," katanya.

Saat disinggung mengombinasikannya dengan kesenjataan konvensional ataupun inkonvensional, dia mengakui bahwa, "Kita belum mampu. Namun nanti pasti dikembangkan."

Dalam daftar kesenjataan yang akan dimiliki TNI-AU, UAV telah masuk di dalamnya. Direncanakan, UAV itu akan tiba di Tanah Air dalam waktu tidak lama lagi, dan akan ditempatkan di Pangkalan Udara TNI-AU Supadio, Pontianak.

Salah satu area yang bisa dianggap pas untuk dijadikan pangkalan UAV TNI-AU itu adalah Lapangan Terbang Haliwen, di Atambua, NTT. Lapangan udara perintis namun bisa didarati C-130 Hercules atau Fokker F-50 itu hanya berjarak 30 menit penerbangan dari Dili, ibukota negara Timor Timur.(ANT/WDN)

Continue reading →

Kemhan Bantah Kirim Nota Protes Kepada Australia

Jakarta - Juru Bicara Kementerian Pertahanan RI, Brigjen Hartind Asrin membantah pihaknya telah mengirim nota protes kepada pemerintah Australia terkait rencana Amerika Serikat yang ingin menjadikan Pulau Cocos di Australia sebagai pangkalan intai militer.

"Itukan dirilis sama Washington Post yah, kalau dalam posisi kita, yah itu wacana belum klir yah," katanya saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (30/03).

Dia menambahkan, pihak Kementerian Pertahanan RI melihat itu sebagai urusan Australia dan Indonesia tidak dalam posisi mengatur wilayah orang lain.

"Kalau dari kaca matanya Kementerian Pertahanan yah kita tidak bisa, itu kan negara lain, wilayahnya Australia, jadi kalau itu di wilayah Australia ya Australia yang berwenang. Kita tidak ada kewenangan di sana," katanya menjelaskan.

"Cuma kalau nanti, kalau memang itu jadi, saat ini kita hanya meningkatkan kewaspadaan saja, monitoring saja. Jadi suatu saat bila itu jadi, kita punya teritotorial udara, kedaulatan udara ya kita jaga."

Walaupun rencananya Pulau Cocos akan dijadikan sebagai pangkalan mengintai Kepulauan Spratlly, Indonesia tidak akan membiarkan wilayah kedaulatan udaranya dilanggar suatu saat nanti. "Kalau ada yang melanggar yah kita intercept," katanya.

Dia mengatakan pihaknya tidak pernah mengirim nota apapun soal hal ini. Media asing dia nilai salah mengutip komentarnya. "Soal nota protes, itu kesalahan mereka, itu kesalahan kutip saja. Nggak ada. Jadi kalau minta kejelasan posisi pemerintah itu di Kemlu, Juru bicara Menteri Luar Negeri, karena itu hubungan diplomatik yah," katanya.

Menurutnya, pihaknya belum mengetahui secara pasti bentuk pangkalan yang akan dibangun di Pulau Cocos. "Kalau pangkalan militer itu yang di Darwin, ini beda lagi, makanya ini masih wacana, kita belum tahu pasti apa itu bentuknya," katanya.(JURNAS/WDN)

Continue reading →

TB Hasanuddin : Tak Perlu Khawatir Dengan Isu Penempatan UAV AS Di Pulau Cocos

Jakarta - Rencana Amerika Serikat untuk menggunakan Pulau Cocos, Australia, sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai ditanggapi santai oleh TB Hasanuddin. Menutut Wakil Ketua Komisi I DPR, itu, langkah AS merupakan sesuatu yang tidak luar biasa.

"Biasa saja tidak apa-apa, ndak usah dipikirin," katanya saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (30/03). Bagi dia selama itu masih di wilayah Australia dan bukan di wilayah Indonesia tidak akan menjadi masalah. "Ini aturan permainannya yah," katanya.

Bila suatu saat nanti ada yang masuk ke wilayah Indonesia, baru disebut melanggar integritas Indonesia. "Itu kan masih rencana untuk pangkalan pesawat pengintai berawak atau tidak pakai awak. Bila itu nanti terbang masuk wilayah kita itu baru pelanggaran, tapi kalau di luar wilayah kita tidak bisa," katanya menjelaskan.

TB Hasnuddin meluruskan pemberitaan selama ini yang mengatakan Indonesia telah melakukan protes terhadap wacana tersebut. "Saya sudah telpon (juru bicara Kemhan). Dia bilang diralat salah, itu pemberitaan di luar itu tidak benar menurut dia," katanya menjelaskan sikap Brigjen Hartind Asrin, Juru Bicara Kementrian Pertahanan RI yang dikutip oleh beberapa media asing.

"Kebetulan saya mempunyai pengalaman yang beginian, selama dia tidak masuk ke wilayah teritori kita selama itu juga kita akan tetap membiarkannya," katanya. Menurut dia, Indonesia tidak dalam posisi memprotes hal tersebut. Tidak pada tempatnya melakukan protes. Itu juga berlaku jika pesawat pengintai Indonesia lewat di pinggiran perbatasan.

"Negara lain juga tidak boleh mengganggu. Tapi kalau masuk ke wilayah, itu baru pelanggaran," katanya. Anggota DPR dari PDIP ini juga mengungkapkan bahwa bila rencana tersebut diwujudkan kelak, itu tidak menjadi ancaman bagi keamanan Indonesia.

"Wong kita juga melakukan (pengintaian) itu di pinggir-pinggir itu. Ibaratnya begini, anda lewat saya melihat saja. Selama anda tidak masuk pekarangan saya yah, ndak akan saya tegor kan begitu. Bahwa anda dari jarak jauh melihat gerak-gerik saya, yah sah-sah saja. Itu hukumnya begitu yah," katanya.(JURNAS/WDN)

Continue reading →

Jubir Kemhan : Drone AS Bukan Ancaman Bagi Indonesia

Jakarta - Pemerintah Indonesia tidak mempermasalahkan rencana penempatan pesawat pengintai jarak jauh (drone) Amerika Serikat di Australia. Penambahan kekuatan militer itu dinilai bukan ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menegaskan, penempatan drone AS di Kepulauan Cocos, Australia, tidak berpengaruh pada Indonesia. Meski secara jarak berdekatan, hal tersebut bukan berarti kedaulatan bangsa terancam. ”Itu merupakan keputusan diplomatik antara Australia dan AS. Karena berada di luar wilayah RI, tentu bukan hak kita untuk campur tangan.

Tidak ada pengaruhnya itu,” kata Asrin di Jakarta kemarin Rencana penambahan kekuatan militer AS di Australia bukan sekali terjadi.Sebelumnya negara adidaya itu berencana menempatkan personel marinir di Darwin.Ketika itu, Indonesia juga merespons dengan menyatakan rencana tersebut bukan sebuah ancaman bagi kedaulatan RI. Kendati demikian,Asrin sepakat perlu ada peningkatan kekuatan intelijen untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

”Itu memang demikian. Intelijen harus selalu waspada,”sebut dia. Australia merespons positif rencana AS menggunakan Kepulauan Cocos sebagai pangkalan militer.Menurut Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith,Kepulauan Cocos merupakan opsi jangka panjang dalam kedekatan Washington dan Canberra. “Tapi,Cocos bukan tempat ideal saat ini. Kita akan melakukan beberapa hal seperti peningkatan fasilitas dan infrastruktur, khususnya lapangan terbang,”ujarnya kepada ABC.

Menurut dia, biaya pembangunan fasilitas itu menelan anggaran sekitar 75 juta—100 juta dolar Australia (Rp689,43—919,24 miliar). Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengingatkan intelijen untuk lebih waspada dan mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman dari luar. Sebab, dengan Australia mengizinkan AS menggunakan wilayahnya untuk pengoperasian drone, posisi Indonesia semakin terawasi oleh negara Paman Sam itu. ”Pengintaiannya memang menggunakan sistem penginderaan jarak jauh, jadi kita sulit memprotesnya.

Tapi,jauh sebelum inipun AS sudah melakukan pengintaian melalui satelit angkasa,” kata Hasanuddin di Gedung DPR. Menurut dia, selama peralatan tersebut terpasang di luar wilayah teritorial Indonesia, tak ada aturan yang dilanggar. ”Dan ini bukan masalah. Hanya kita menjadi terbuka diawasi mereka,”ujarnya. Australia mengklaim, penambahan kekuatan militer AS adalah bagian misi perdamaian.

Namun oleh banyak kalangan langkah itu dianggap sebagai upaya nyata meningkatkan kehadiran AS di Asia Pasifik. Dipastikan, upaya itu membuat khawatir China. Peneliti dari Akademi Ilmu Sosial di China Fan Jishe mengungkapkan, cukup sulit memprediksi rencana AS untuk memantau Laut China Selatan dengan pesawat tanpa awak. Padahal,pangkalan AS di Guam telah melaksanakan peran pemantauan itu.

“Apalagi, China juga tidak ingin terlibat dalam konfrontasi militer di wilayah ini.Posisi Australia sangat sulit karena sebagai sekutu utama AS dan mitra dagang terbesar China,” kata Jishe dikutip People Daily,kemarin. Dalam pandangan Fu Mengzi,peneliti hubungan ASChina di Institut Kajian Hubungan Internasional Kontemporer, peningkatan jumlah militer AS tidak menguntungkan bagi perdamaian. Untuk saat itu, kata dia, tidak ada ketegangan di antara kekuatan besar di Asia Pasifik.(SINDO/WDN)

Continue reading →

Komisi I : TNI Dan BIN Harus Waspadai Basis Drone AS Di Australia

Jakarta - TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus mewaspadai menguatnya militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia. Australia kemarin mengizinkan AS menggunakan wilayahnya untuk mengoperasikan pesawat pengintai jarak jauh (drone).

Kehadiran kekuatan militer AS mesti ditindaklanjuti dengan optimalisasi kekuatan intelijen dan pertahanan di wilayah perbatasan. “Kita harus pertanyakan sejauh mana TNI dan BIN menyikapi hal ini karena secara universal TNI memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menangani outwardlooking dalam menjaga negara,” kata anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati kemarin.

Menurut dia,BIN juga harus lebih aktif menggiatkan technology intelligence. “Karena pesawat pengintai ini tentu punya teknologi yang canggih yang keberadaannya harus kita counter bila memang mengancam pertahanan negara,”ujarnya. Pemerintah RI sebelumnya telah memberikan reaksi atas penempatan kekuatan militer AS di Darwin.RI menilai kehadiran pasukan AS tidak mengancam kedaulatan Indonesia.

Australia mempersilakan AS mengoperasikan drone di Kepulauan Cocos.Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengungkapkan, penggunaan Kepulauan Cocos merupakan opsi jangka panjang dalam kedekatan Washington dan Canberra. Jalur landasan bandara juga bakal diperbaiki jika memang kepulauan itu disepakati dijadikan pusat penerbangan pesawat tanpa awak.

“Cocos merupakan sebuah kemungkinan. Itu prospek jangka panjang,” kata Smith kepada radio ABC.“Tapi,Cocos bukan tempat ideal saat ini. Tapi, kita akan melakukan beberapa hal seperti peningkatan fasilitas dan infrastruktur, khususnya lapangan terbang.” Kepulauan Cocos dianggap sebagai lokasi paling ideal untuk menjadi pangkalan pesawat tanpa awak yang bakal memantau rute jalur pelayaran paling sibuk di dunia dan Laut China Selatan.

Baik China,Taiwan, Filipina,Vietnam, Malaysia, maupun Kamboja mengklaim teritorial Laut China Selatan. Smith menganggap Kepulauan Cocos bukan sebagai prioritas pemerintah dalam peningkatan kerja sama dengan AS.“Kita menganggap kehadiran AS di wilayah Asia Pasifik bakal menjadi kekuatan perdamaian, kekuatan stabilitas, dan kekuatan kesejahteraan,” papar Smith.

Namun, langkah itu dianggap sebagai meningkatkan upaya nyata kehadiran AS di Asia Pasifik.Upaya itu dipastikan membuat khawatir China. Australia sebenarnya merupakan sekutu AS.Tetapi, Canberra tetap memandang Beijing sebagai mitra dagang terbesar. Karena itu,Australia juga sangat berhati-hati dalam memainkan diplomasi dengan China.“Kita sangat terbuka dengan China mengenai rencana ini,” kata Smith, dikutip Reuters.

Sementara itu,Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Asia Timur dan Pasifik Kurt Campbell telah berada di Australia sejak pekan lalu. Dia mendiskusikan penempatan pertama 250 marinir pada bulan depan dan isu lainnya. Bagaimana dengan tanggapan China? Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei mengungkapkan bahwa kerja sama merupakan “aspirasi bersama dan kecenderungan” di wilayah.

“Kita berharap negara-negara di wilayah tetap memegang konsep keamanan baru seperti persamaan, pembangunan bersama, koordinasi, keuntungan saling menguntungkan, dan mengutamakan keselamatan bagi semua,”katanya. Hugh White, analis pertahanan dari Universitas Nasional Australia, mengatakan bahwa Australia dianggap sebagai “asetstrategi”oleh ASuntukmemonitor perkembangan China.(SINDO/WDN)

Continue reading →

Komisi I Meminta Kemhan Kaji Dampak Penggunaan UAV Teknologi Israel

Jakarta - Komisi I DPR RI meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak. Pernyataan ini dikemukakan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menyusul rencana Kemhan membeli pesawat tanpa awak berteknologi Israel.

"Dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak harus diperhatikan utamanya terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI," ujar Mahfudz dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung DPR RI, Jakarta Senin (26/3).

Menurut Mahfudz, permintaan tersebut merupakan bagian dari masukan terhadap dukungan yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Kemhan terkait daftar pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI Tahun Anggaran 2010- 2014.

"Di mana sumber pembiayaanya dialokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2010-2014 sebesar US$ 5,7 miliar," katanya.

Seperti diketahui, Kemhan memutuskan membeli pesawat intai tanpa awak asal Filipina dengan teknologi Israel.

Menurut Wakil Menteri Pertahanan, Sjafri Sjamsoeddin, pesawat tanpa awak akan tiba setelah kontrak dengan perusahaan Filipina disepakati.(JURNAS/WDN)

Continue reading →

Wamenhan Jelaskan Rencana Pembelian Pesawat Tanpa Awak Kepada DPR

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengakui bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah merencanakan pembelian empat unit pesawat tanpa awak dari Filipina yang juga menggunakan teknologi dari Israel.

"Dalam hal ini yang kita beli adalah teknologinya," kata Sjafrie dalam raker dengan Komisi I DPR, Senin (26/3).

Sjafrie mengatakan, status kontrak untuk pembelian pesawat tanpa awak ini belum efektif dan belum ada dana keluar dari negara. Sebab, saat ini Kemhan tengah menunggu pencairan dana yang masih dibintangi DPR.

"Yang paling spesifik dalam masalah pembelian empat pesawat tanpa awak ini dengan nilai 16 juta dolar AS, apabila kita bisa menyetujui hingga kontrak efektif, maka akan menerima pesawat itu dalam waktu 18 bulan setelah kontrak itu," ujarnya,

Hal yang perlu diketahui, kata Sjafrie, kemampuan operasional pesawat tanpa awak ini adalah radiusnya 200 km dan dapat menjadi 400 km, dapat dioperasikan secara otomatis dan manual, serta dapat terbang selama 20 jam.

Sjafrie juga mengatakan, perusahaan asal Filipina, Kital Philippines Corporation (KPC) adalah penyedia pesawat tanpa awak ini.

"Dia yang mengintegrasikan antara mesin buatan Italia dan infrastruktur yang ada di Filipina, dan tekhnologi yang berasal dari Israel. Kami membeli teknologi. Ini yang perlu Bapak-bapak ketahui bahwa kita tidak membeli ke Israel, tetapi membeli teknologi sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam sistem yang ada di pesawat tersebut. Sehingga kami berhubungannya ya ke perusahaan asal Filipina, Kital Philippines Corporation (KPC) itu. Dan kami tidak berhubungan dengan Israel," tegasnya.(Jurnal Parlemen/WDN)

Continue reading →

Hanggar Dan Kantor Untuk Pesawat Tanpa Awak Telah Disediakan

Pontianak - Pangkalan Udara TNI AU Supadio Pontianak masih menunggu kedatangan pesawat tanpa awak yang rencananya memperkuat pertahanan keamanan wilayah udara di kawasan perbatasan Indonesia.

"Sekarang hanya tinggal menunggu kabar pengiriman dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan," kata Komandan Pangkalan Udara TNI AU Supadio Kol (Pnb) Kustono di Pontianak, Rabu.

Menurut dia, Lanud Supadio sifatnya hanya sebagai daerah penempatan dari pemerintah pusat atas pesawat itu.

"Sekarang, untuk kantor dan hanggar pesawat tanpa awak itu sudah siap," kata dia.

Personel yang menangani pesawat tanpa awak tersebut, katanya, saat ini juga telah dipersiapkan di Mabes TNI AU.

"Saat ini pun kami juga sedang mempersiapkan diri untuk itu," katanya.

Pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk mempertahankan kedaulatan NKRI karena dapat dikendalikan dari jarak jauh.

Selain itu, pesawat tersebut juga dapat dipersenjatai dan dilengkapi dengan pendeteksi untuk kondisi malam dan siang hari.

Ia menjelaskan, keberadaan pesawat tanpa awak selain untuk memperkuat pertahanan NKRI di matra udara juga bisa berfungsi sebagai pendeteksi berbagai kegiatan ilegal dalam patroli perbatasan, baik laut maupun udara.

Selain itu, katanya, juga bisa berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan yang marak di wilayah Kalimantan dan pulau lainnya.

Rencana TNI AU menambah satu skadron berupa pesawat tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio Pontianak untuk memperkuat kemampuan pemantauan termasuk daerah perbatasan di Kalbar sudah dilakukan sejak 2010.

Status Lanud Supadio Pontianak akan ditingkatkan menjadi Kelas A atau Bintang 1. Salah satu syarat minimalnya mempunyai dua skadron. Saat ini Lanud Supadio menjadi pangkalan Skadron Udara I Elang Khatulistiwa. Pesawat yang digunakan jenis Hawk.(ANT/WDN)

Continue reading →

Kemhan Telah Mengakui Mengujicoba UAV Searcher MK II Dan Hermes

Jakarta - Pesawat intai tanpa awak (UAV) TNI yang dipesan dari PT Kital Philipine Corp mulai operasional pada 2012. Keperluan intelijen menjadi hal mendasar pengadaan wahana udara militer ini.

"Pesawat ini merupakan pesawat baru dan akan dikirim tahun ini," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa pesawat intai tanpa awak itu memiliki kemampuan jelajah hingga radius 200 km dalam waktu 15 jam saja.

Sjafrie mengungkapkan pengadaan pesawat intai tanpa awak tersebut merupakan program pengadaan 2004, dan kontraknya sudah dilakukan sejak 2006. Kemhan pun telah melakukan uji teknis pesawat tersebut.

Ia berpendapat Indonesia sangat memerlukan pesawat itu, terutama untuk operasi intelijen. Namun begitu, pesawat itu juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti mendeteksi cuaca.

Pada tahun 2006, TNI menggelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangi Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.

Berdasar laman kantor berita internasional United Press International (UPI), untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.

Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda.

UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara.

Indonesia kali pertama memakai produk militer Israel dengan meminjam pesawat pengintai tanpa awak (UAV) Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996.

Namun, Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.

Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan, dalam setiap pengadaan alat utama sistem senjata dari mancanegara, pihaknya mengutamakan teknologi yang sesuai dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi TNI.

"Jadi, yang kami lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alat utama sistem senjata itu diadakan," katanya menambahkan.(ANT/WDN)

Continue reading →